Ini Tuntutan Puluhan Guru Honor di Makassar ke Pemerintah Pusat | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Ini Tuntutan Puluhan Guru Honor di Makassar ke Pemerintah Pusat

Published

on

Makassartoday.com – Puluhan guru honor yang tergabung dalam Ikatan Guru Honor Indonesia (IGHI) Kota Makassar, menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Jumat (14/9/2018) siang.

Dalam aksinya para demonstran menuntut pongangkatan guru honorer baik Negeri maupun swasta menjadi PNS berdasarkan sertifikasi dan atau inpassing tanpa batasan umur dan tidak melaiui tes sebagai wujud penghargaan Negara terhadap guru.

“Kami minta tidak ada lagi sistem seleksi melalui tes atau berdasarkan umur, karena kami para guru honorer baik Negeri maupun swasta harusnya mendapat fasilitas dari negara sebagai wujud pengabdian kami selama ini,” ujar Ali Khan, S. Ag., M.Pd selaku pimpinan aksi.

Aspirasi mereka ke pihak Dewan juga terkait pengangkatan K2 menjadl PNS berdasarkan sertlflkasi dan atau telah mengikuti tes khusus naungan Kemanterian Agama.

Selain itu juga, mereka meminta pengangkatan PNS sertiflkasi dan atau inpasing memperhatikan masa pengabdian dan umur sebagaimana yang berlaku pada Kl dan K2 yang telah lalu sebagai wujud keadilan terhadap warga Negara Indonesia.

“Kami memohon kepada bapak Presiden RI. Menpan Rt. OPR Rt,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementarian Agama RI untuk mengangkat guru honor tanpa tes khususnya yang sudah sertifikasi dan inpassing pada sekolah swasta eesuai dengan sila ke-5 Pancasila,” tegasnya.

alterntif text

Pengangkatan PNS yang tidak mengakomodir guru honor swasta yang sudah sertifikasi dan inpassing, kata dia, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan penyimpangan terhadap pancasila dan UUD 1945.

“Kami juga memohon kepada pemerintah agar pembayaran sertiflkasi guru dapat tepat pada waktunya,” pungkasnya.

Sebelumnya, pihak IGHI telah menyuarakan aspirasi mereka ke
Dirjen Pendis Kementerian Agama pada Maret 2018 lalu.

Mereka meminta untuk menyamakan pembayaran pnyetaraan tunjangan inpassing antara Kementrian Agama RI yang hanya membayarkan golongan dengan hitungan nol tahun. Sedangkan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan RI dibayarkan sesuai dengan golongan dan masa kerja.

“Ada perbedaan yang sangat jauh salah satu contoh sama-sama golongan 3c Diknas dibayar Rp3,8 juta/bulan, sedangkan Depag dibayarkan hanya Rp2,6 juta/bulan,” sebutnya.

Usai menggelar orasi secara bergantian, para demonstran kemudian diterima oleh sejumlah legislator, antara lain, Andi Imran Tata (F-Golkar) dan Andi Syaharuddin Alrif (Ketua F- NasDem).

“Proses penyampaian aspirasi ini, saya langsung terima aspirasinya dan akan meneruskan mulai dari poin pertama sampai terakhir dan saya akan sampaikan ke yang berwenang di pusat,” ujar Syaharuddin Alrif, yang juga wakil Ketua DPRD Sulsel itu. (Hajji Taruna)

BAGIKAN:
Advertisement
alterntif text
Comments

Trending