Acara Silaturahmi Akbar Jokowi di Makassar Jadi Topik Hangat Warganet | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Politik

Acara Silaturahmi Akbar Jokowi di Makassar Jadi Topik Hangat Warganet

Published

on

Makassartoday.com – Acara Silaturahmi Akbar Calon Presiden Nomor Urut 1 Jokowi di gedung CCC, Jl Metro Tanjung, Kota Makassar, Sabtu (22/12/2018) jadi topik hangat di media sosial (medsos).

alterntif text

Salah satu yang jadi sorotan, yakni indikasi pelanggaran kampanye serta jumlah peserta dalam acara tersebut.

Diketahui bahwa acara Silaturahmi Akbar Jokowi dihadiri Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah serta difasilitasi Wali Kota Makassar, Ramdhan ‘Danny’ Pomanto.

Akun Facebook Wali Kota Makassar @dannypomanto juga terlihat ramai dengan berbagai komentar.

Foto acara yang diunggah ke akun Facebook miliknya itu langsung dibanjiri beragam komentar pro dan kontra.

“Pak hati2 Bawaslu bilang Bisa dipidana 3 Tahun atau jgn2 hanya Pak Anies Baswedan yang diancam kalau yg dukung Pakde Jokowi kagak hahahahah” tulis salah satu netizen.

Sebagian netizen juga fokus pada caption Wali Kota Makassar yang menyebutkan jumlah peserta acara mencapai 15 ribu orang.

“Kok kapasitas gedung triple C cuma 2000 orang, pak dany blg 15000 org,,,, Atau yg diluar pada hujan hujan ya,,,,,” tulis netizen.

Sedangkan yang lain mendukung langkah Danny ikut dalam suksesi Jokowi di Makassar.

“Org benar mmg awalnya selalu dibenci,tp Isha Allah ada Tuhan yg melindungi. Jokowi yg sabar bekerja walau dicaci dan dihina. Pak Dhani,teruskan dukunganta, Tuhan bersama org baik dan benar. Aamiiin…” tulis netizen pro Jokowi.

Terpisah, Ketua Panwaslu Kota Makassar, Nursari dikonfirmasi mengaku melakukan pemantauan terhadap acara tersebut. Meski demikian, belum ada indikasi pelanggaran kampanye yang ditemukan pihaknya.

alterntif text

“Kita awasi tapi sampai hari ini belum ada temuan atau laporan soal pelanggaran di acara itu,” jelas Nursari.

Diketahui sebelumnya, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan keterlibatan kepala daerah dalam kegiatan kampanye dibolehkan asal mengantongi izin.

Tjahjo menyatakan, pihaknya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 281 sebagai dasar hukum dalam kepala daerah atau wakil kepala daerah boleh jadi jurkam atau anggota tim sukses capres-cawapres.

“Pegangan kami Undang-Undang (UU Nomor 7 Tahun 2017) pasal 281¬†clear, kalau TNI Polri jelas netral enggak boleh (hanya) mengamankan tapi kepala daerah jabatan politis dia wakil parpol didukung oleh satu atau beberapa parpol setelah jadi ya sah-sah saja,” tutur Tjahjo dikutip dari kompas.com.

Sebagai informasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 281 Ayat 1 UU Pemilu dinyatakan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, gubenur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota harus memenuhi beberapa ketentuan.

Ketentuan pertama, tidak boleh menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. Ketentuan kedua, menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Dan ketentuan ketiga, cuti dan jadwal cuti dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (bs)

BAGIKAN:
Comments

Trending