Hamil, Korban Pemerkosaan di Makassar Dibebani Biaya Rumah Sakit | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Hukum & Kriminal

Hamil, Korban Pemerkosaan di Makassar Dibebani Biaya Rumah Sakit

Published

on

Makasaartoday.com – Sudah jatuh tertumpah tangga pula. Itulah yang dialami Bunga (samaran), korban kasus pemerkosaan di Kota Makassar.

Anak 17 tahun ini tak hanya menanggung aib keluarga, namun juga harus menanggung beban biaya saat memeriksakan kandungannya di Rumah Sakit Mitra Husada.

Menurut Ibu korban, ia mendatangi Rumah Sakit Mitra Husada untuk memeriksakan fungsi pendengaran dan kondisi kandungan anaknya yang hamil akibat diperkosa pamannya setelah dirujuk oleh Puskesmas Kassi kassi berdasarkan rujukan layanan P2TP2A.

“Anak saya sudah jadi korban perkosaan dan kami orang miskin, masih juga dibebani biaya pemeriksaan kesehatan,” keluh sang ibu melalui Kuasa Hukum dan Pendamping Korban dari PerDIK, Fauziah Erwin, Jumat (11/1/2019).

Pemeriksaan medik anaknya oleh pihak rumah sakit diketahui tidak ditanggung BPJS, meski korban telah menunjukkan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

“Anak saya peserta KIS, anak saya juga seorang tuli. Sebelumnya Puskesmas Kassi-kassi yang memberikan rujukan ke Rumah Sakit Mitra Husada sesuai prosedur rujukan BPJS,” jelasnya.

Dari informasi yang diterima PerDIK, besaran biaya pemeriksaan yang diminta oleh pihak RS Mitra Husada yakni Obgin Rp600 ribu dan pendengaran senilai Rp275 ribu.

Siti Fauziah, mewakili manajemen RS Mitra Husada Makassar menyampaikan bahwa pihak rumah sakit tetap akan mengenakan biaya pemeriksaan dan pengobatan terhadap pasien rujukan yang merupakan korban perkosaan maupun korban tindak kriminal lainnya.

“BPJS tidak akan menanggung klaim pembayaran pasien dengam kategori tersebut,” kilahnya.

Siti Fauziah menjelaskan bahwa meskipun keluarga korban mengantongi kartu KIS/BPJS, namun jika merujuk ke Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tertanggal 18 September 2018 (tentang jaminan Kesehatan, red), maka pihaknya tetap akan membebankan biaya terhadap pasien.

alterntif text

Perpres ini menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme dan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan perundang undangan merupakan jenis manfaat yang tidak dijamin oleh BPJS (pasal 52, red).

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Andi Tenri Palalo menyampaikan kekecewaannya.

“Kalau tidak ditanggung BPJS, lantas siapa yang harus menanggung biaya pemeriksaan korban. Kalau demikian, Dinas PPA besok-besok akan membuka bantuan donasi sumbangan dari masyarakat untuk pemeriksaan korban perkosaan,” keluhnya.

Fauziah Erwin menambahkan, aturan dan miskoordinasi yang sangat membebani dan menyulitkan keluarga dan korban asusila.

“Anak dan keluarganya seperti sudah jatuh, dihantam batu lagi. Seharusnya negara membantu dan menjamin semua kebutuhan korban perkosaan dalam proses hukumnya bukan malah menyulitkan dengan aturan dan birokrasi yang rumit, apalagi korban masih berumur anak dan merupakan keluarga miskin penerima PKH. Siapa sebenarnya yang menanggung biaya pengobatan korban perkosaan?,” tegasnya.

Pengacara dari PerDIK ini juga menyesalkan peraturan yang dibuat presiden yang tidak berpihak pada upaya terbaik pada pemulihan trauma korban antara lain biaya pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.

Selain itu, Ia menilai koordinasi antara lembaga masih buruk terkait penanganan korban perkosaan terbukti dari tidak tersosialisasinya Peraturan Presiden ini kepada Puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan serta instansi pemerintah terkait lainnya. (*)

BAGIKAN:
Comments

Trending