Akademisi UMI: Kasus RG Bukan Masalah Hukum Tapi Intrest Politik - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Nasional

Akademisi UMI: Kasus RG Bukan Masalah Hukum Tapi Intrest Politik

Published

on

Makassartoday.com – Kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Rocky Gerung (RG) mendapat perhatian serius dari kalangan akademisi hukum, tak terkecuali di Makassar.

Akademisi Universitas Muslim Indonesia (UMI) Assoc. Prof. DR. Nurul Qamar, SH, MH menyebutkan, fenomena kasus Roger
Kemerdekaan berpikir setiap warga negara dijamin olh Konstitusi (Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945).

Atas dasar itu, kata dia, negara harus memberi ruang untuk warganya, tanpa rasa takut mengeluarkan pernyataan dan pikirannya, baik lisan maupun tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

Seperti diketahui, kasus RG berujung lapploram polisi usai mengeluarkan pernyataan di salah satu acara tv, Indonesia Lowyer Club (ILC), dengan ungkapan “bila fiksi menimbulkan imajinasi, maka Kitab Suci adalah fiksi”.

Pernyataan itu spontan telah menimbulkan pro kontra dari berbagai golongan. Namun RG, sebutnya, tidak menjustifikasi kitab suci dari agama tertentu.

“Lagi pula dari segi gramatikal RG telah menjelaskan bahwa fiksi tidak berkonotasi negatif sebagaimana kata fiktif,” kata Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hukum itu.

alterntif text

Menurutnya, kata fiksi mengandung makna positif dalam artian harapan yang hendak dituju dan dicapai sebagaimana yang dijanjikan dalam kitab suci.

Fiksi akan membangkitkan nalar konstruksi imajiner yang memberi keyakinan akan capaian suatu tujuan.

Namun beberapa pihak telah melaporkan RG ke Bareskrim dan Polda Metro dengan dalih RG telah melakukan penistaan agama.

“Pertanyaannya agama mana yang dinistakan. RG tidak pernah menyebut nama agama tertentu,” ujarnya.

Kasus lain yg juga disangkakan pada RG adalah penghinaan terhadap Jokowi.

“Pertanyannya, penghinaan apa yang dilakukan oleh RG pada Jokowi. Apakah tidak lebih tepat dikatakan kritikan,” sebutnya.

Kurang lebih setelah 10 bulan sejak dilaporkannya baru ada panggilan RG utk diperiksa. Nurul juga mempertanyakan dalam kapasitas apa pelapor mengajukan pngaduan terhadap RG.

“Singkatnya kasus RG bukan masalah hukum, melainkan intrest politik yang menjadikan perangkat hukum sebagai alat intrest kekuasaan. Tepatnya kriminalisasi RG,” pungkasnya. (Rusdi)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending