Penyelenggara Bimtek Diancam 20 Tahun Penjara | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Hukum & Kriminal

Penyelenggara Bimtek Diancam 20 Tahun Penjara

Published

on

Makassartoday.com – Panitia Penyelengara Bimtek DPRD Kabupaten Enrekang, Gunawan didakwa 20 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pembacaan dakwaan itu disampaikan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Kamis (7/2/2019).

JPU Mudazzir dalam dakwaannya, menyatakan Gunawan dianggap telah bekerja sama dengan mantan Ketua DPRD Enrekang Banteng Kadang dan dua wakilnya Arfan Renggong dan Mustiar Rahim serta Sekretaris DPRD Enrekang Sangkala selaku kuasa pengguna anggaran.

“Terdakwa sebagai fasilitator penyelenggara menyelenggarakan 22 Bimtek baik itu workshop yang tidak sesuai dengan Permendagri nomor 34 tahun 2013 serta surat edaran mendagri nomor 160 tahun 2013,” kata Mudazzir di PN Tipikor Makassar.

Gunawan didakwa melanggar pasal Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hukuman maksimal dalam dakwaan ini dua puluh tahun penjara. Selain Gunawan, dua fasilitator penyelenggara lainnya yang didakwa sama yakni Nurul Hasmi dan Muhammad Nawir.

“Total kerugiannya itu sekitar kurang lebih 3 miliar yang secara berangsur-angsur telah dikembalikan,” tukas Mudazzir.

Sementara di siang terpisah
Penasihat Hukum terdakwa mantan Ketua DPRD Kabupaten Enrekang, H Banteng Kadang menilai dakwaan JPU keliru dan cacat hukum.

Dalam dakwaan perkara dugaan korupsi penyimpangan dana Bimbingan Teknis (Bimtek), anggota DPRD Kabupaten Enrekang tahun 2015-2016.

Dalam sidang pembacaan nota keberatan (Eksepsi), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, di hari yang sama.

alterntif text

Aliyas Ismail selaku kuasa hukum terdakwa, mengatakan bahwa dakwaan JPU terkesan diskriminatif atau tebang pilih.

Sebab dalam perkara ini, ada 27 anggota DPRD, yang mesti ikut mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bukan justru malah ketiga unsur pimpinan DPRD saja yang, dijadikan terdakwa dalam kasus ini.

“Uraian dakwaan JPU tidak cermat, lengkap dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan,” tukas Aliyas Ismail dalam eksepsinya.

Sebab kelupaan mencantumkan salah satu unsur, dalam pasal 143 ayat (3) KUHAP, dapat membatalkan dakwaan demi hukum.

Sedangkan mengenai kerugian negara yang diakibatkan dalam perkara ini, kata Aliyas Ismail, dinilai tidak sah. Sebab ada dua hasil audit perhitungan yang dianggap ada perbedaan.

Dimana hasil audit kerugian negara yanng dilakukan BPK sebesar Rp402.165.400 juta. Sedangkan hasil audit BPKP sebesar Rp3.051.110.700 miliar dengan rincian, tahun 2015 sebesar Rp2.001.016.050 miliar dan tahun 2016 sebesar Rp1.050.094 miliar.

“Dengan adanya perbedaan hasil audit tersebut, tentu saja menimbulkan menimbulkan persoalan hukum,” tandasnya.

Seharusnya menurut Aliyas, seharusnya yang dijadikan dasar hasil audit ialah BPK, bukan BPKP. Sehingga secara hukum surat dakwaan JPU, dianggapnya batal demi hukum dan tidak dapat diterima.

“Kami meminta kepada majelis hakim, agar surat dakwaan JPU tersebut dibatalkan, dan tidak dapat dilanjutkan,” ungkapnya.

Sementara terdakwa penyelengara Bimtek Nurul Hasmi, Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Enrekang Sangkala Tahir. Wakil ketua DPRD Enrekang Arfan Renggong, dan wakil ketua DPRD Enrekang Mustiar Rahim.

Batal mengajukan eksepsinya dengan alasan, akan menuangkan eksepsinya, dalam pembelaannya (Pledoi). (Tio)

alterntif text
BAGIKAN:
Comments

Trending