Pergantian 12 Tenaga PKH Oleh Dinsos Makassar Tuai Protes | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

NEWS

Pergantian 12 Tenaga PKH Oleh Dinsos Makassar Tuai Protes

Published

on

Makassartoday.com – Usulan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar terkait penggantian 12 tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), ke Kementerian Sosial menuai protes dari PKH kota Makassar.

Diketahui, Dinas Sosial telah melaporkan sejumlah pendamping PKH ke Polrestabes Makassar karena diduga dimanfaatkan dalam kepentingan politik di Kota Makassar jelang Pemilu 2019.

Saat jumpa pers di kantor Gedung Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (1/3/2019).

Koordinator PKH Kota Makassar, Nabahan, menilai apa yang dilakukan oleh Dinsos Makassar, dalam hal ini pelaksana tugas (Plt) Kadinsos Iskandar Lewa sewenang-wenang dalam mengambil tindakan tersebut.

PKH itu tidak berafiliasi untuk bermain politik maupun dengan caleg, sebab PKH sendiri tidak ada melihat ada keterlibatan pendamping,” terangnya.

Dijelaskannya, Pemerintah daerah harus mendukung PKH, karena para pendamping PKH langsung ke masyarakat membantu persoalan kemiskinan.

“Mereka yang 12 dilaporkan itu, sebenarnya masih sementara proses identifikasi. Ditanya dulu serta dikompirmasi ke orangnya,” katanya.

alterntif text

Sementara itu, Koordinator PKH  Kecamatan Mamajang, Ernawati Murtala juga menilai bahwa pihak Dinas Sosial terlalu sewenang-wenang dalam mengambil tindakan tanpa ada koordinasi ke PKH kota Makassar.

“Jika menemukan ada indikasi pelanggaran pihaknya mengajak untuk duduk bersama, dan memanggil 12 orang tersebut dan kemudian pertanyakan apa pelanggaran mereka,” terangnya.

Ia meminta agar Dinas Sosial harus melalui PKH kota Makassar untuk dikoordinasikan ke Kementerian Sosial jika memang ada pendamping yang terlibat bermain dengan Caleg.

Dia juga meminta agar apa bukti yang ditemukan dilapangan.

“Ini yang mesti diperjelas agar tidak berkepanjangan seperti ini, kami juga tidak tau siapa orang itu yang terlibat itu,” pungkas Ernawati.

Senada dengan Koordinator PKH Kecamatan Tallo, Syahruddin, menilai tindakan pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Makassar Iskandar Lewa, mengusulkan penggantian 12 pendamping ke Kementerian Sosial tanpa koordinasi ke PKH kota Makassar, adalah perbuatan sewenang-wenang.

Sebab hal itu setelah Kepala Dinas Sosial melaporkan 12 pendamping PKH ke Polrestabes Makassar beberapa hari lalu, karena diduga ikut bermain politik bersama oknum calon anggota legislatif (Caleg) di Kota Makassar. (Rangga)

alterntif text
BAGIKAN:
Comments

Trending