Pemerhati Film Makassar Minta Pemerintah Batasi Film Impor | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Film

Pemerhati Film Makassar Minta Pemerintah Batasi Film Impor

Published

on

Makassartoday.com – Pemerhati sekaligus Kritikus Film Makassar, Nicky Rewa Vatvani, meminta kepada Presiden Joko Widodo agar membatasi penerimaan film impor.

Menurutnya, dari data yang diperoleh, sepanjang 2018 telah beredar 385 flm di bioskop, terdiri dari 141 film Indonesia, dan 244 film impor.

“Kita hanya bisa berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Karena kalau ke yang lainnya, kayaknya percuma kita bersuara,” kata Nicky saat ngobrol santai di Warkop Rumpi, Jalan Sungai Saddang, Kota Makassar, Ahad (3/3/2019).

Dia mengatakan, film Indonesia seharusnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Untuk mencapai itu, dia juga meminta agar Peraturan Presiden tentang Tata Edar Film disahkan menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), di mana sudah sembilan tahun lamanya PP tersebut tersendat, yang berisi tentang sanksi kepada bioskop yang tidak mematuhi aturan.

Nicky menganggap, generasi bangsa selama ini telah disodorkan film impor tak bermoral dan tidak berpendidikan yang dengan cepatnya bisa merusak budaya serta bahasa bangsa ini.

Tak hanya itu, bagi tokoh perfilman yang telah mempelopori lahirnya sejumlah film keren di Makassar, seperti film Uang Panai serta film Maipa Deapati & Datu Museng, film nasional kesannya juga tak mendidik dan cenderung kontennya menawarkan sesuatu yang vulgar, semacam kasus pembubuhan, asusila dan semacamnya.

Sehingga, Nicky juga mempertanyakan kredibilitas Lembaga Sensor Film (LSF) yang dengan mudahnya meloloskan tayangan mengerikan khususnya di film nasional.

“Ada beberapa film nasional yang memperlihatkan tata cara pembunuhan sadis dengan menggunakan alat potong rumput. Sangat sadis. Sementara kita yang bikin film Sumiati, pada adegan gantung diri, diminta agar disensor,” tuturnya.

Nicky menyatakan bersedia menyampaikan tentang karut-marut perfilman apabila dipanggil menghadap kepada Presiden, termasuk keresahan kalangan produksi film lokal yang susahnya meminta tayangan kepada pengelola bioskop.

Adapun film Dilan 1991, Nicky hanya mempersoalkan pada kategori batasan umur yang tercantum, yakni 13 tahun ke atas.

“Konten film itu semestinya 17 tahun ke atas, karena menceritakan tentang kenakalan dan percintaan anak SMA. Untuk penolakan di Makassar, itu wajar karena dikhawatirkan serupa dengan adegan di Dilan 1, dan tentu penerimaan di Makasaar berbeda dengan daerah lain,” tutur Nicky. (*)

BAGIKAN:
Comments

Trending