PN Makassar Tolak Praperadilan 6 Perusahaan Terdakwa Kasus Pembalakan Liar | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Hukum & Kriminal

PN Makassar Tolak Praperadilan 6 Perusahaan Terdakwa Kasus Pembalakan Liar

Published

on

Makassartoday.com – Hakim Pengadilan Negeri (PN) Makasar menolak gugatan praperadilan enam pimpinan perusahaan terdakwa kasus pembalakan hutan dalam kasus penemuan kayu merbau ilegal sebanyak 57 kontainer di Makasar.

Penolakan praperadilan tersebut disampaikan pihak PN Makassar pada, Senin (11/3/2019) kemarin, setelah sepakan menggelar sidang.

Adapun enam perusahaan yang berstatus sebagai pemohon praperadilan, masing-masing CV. Rizky Timber Mandiri, CV. Mevan Jaya), CV. Edom Artha Jaya, PT. Harapan Bagot), PT. Mansinam Global Mandiri dan PT. Rajawali Papua Foresta.

“Hakim PN menolak seluruh gugatan para pemohon,” ujar Dirjen Gakkum Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani, Selasa (12/3/2019).

Baca Sebelumnya : 57 Kontainer Kayu Ilegal di Pelabuhan Makassar Hasil Pembalakan Liar di Papua

Adapun gugatan yang dimohonkan enam perusahaan masing-masing, menyatakan penggeledahan dan penyitaan tidak sah demi hukum.

Mereka juga menyatakan surat perintah penyidikan, Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), Surat Undangan dan Surat Pengadilan yang ditunjuk kepada masing-masing Pemohon pada tanggal 25 Januari 2019 batal demi hukum.

Menyatakan kepemilikan barang-barang para pemohon telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku serta memerintahkan termohon untuk mengembalikan, melepas dan atau mengirim barang-barang milik para pemohon sesuai Nota Perusahaan.

Atas Gugatan pemohon tersebut, Hakim PN memutuskan menolak seluruh gugatan dan memutuskan tindakan termohon berupa pengeledahan dan penyitaan sah menurut hukum dan membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Penolakan tersebut juga menjadi kabar baik bagi Gakkum KLHK yang sebelumnya berhasil mengungkap jasus tersebut.

Dalam kesempatan itu, Rasio Ridho Sani mengapresiasi putusan hakim PN Makasar serta mendorong seluruh penyidik KLHK agar terus menegakkan keadilan, professional, transparent, adil dan akuntabel sehingga dapat mempertanggung jawabkan. (Askay Khan)

BAGIKAN:
Comments

Trending