JPIK Dorong Gakum KLHK Tuntaskan Kasus 57 Kontainer Kayu Ilegal | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Hukum & Kriminal

JPIK Dorong Gakum KLHK Tuntaskan Kasus 57 Kontainer Kayu Ilegal

Published

on

Makassartoday.com – Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulsel menilai penolakan gugatan kasus 57 kontainer kayu ilegal asal Papua oleh Pengadilan Negeri (PN) Makassar memberi efek jera bagi pelaku kejahatan pembalakan liar (illegal logging).

“Kami berharap, Direktorat Penegakkan Hukum (Gakum) KLHK segera menindaklanjuti kasus ini untuk proses hukum hingga tuntas,” ujar Focal Point JPIK Sulsel, Mustam Arif, Rabu (13/3/2019).

Sebelumnya, PN Makassar, Senin (11/03/2019) menolak gugatan praperadilan enam perusahaan terkait penanganan kasus 57 kontainer kayu merbau ilegal asal Papua yang ditangkap dan diamankan Gakkum KLHK, 6 Januari 2019 yang transit di Pelabuhan Makassar.

“Dengan putusan ini, JPIK Sulsel berharap Gakkum punya legitimasi untuk segera menahan para tersangka dan menyita barang bukti,” ujar Mustam.

Menurutnya, kasus penangkapan 57 kontainer kayu merbau ilegal asal Papua dengan tujuan Surabaya, awal Januari lalu itu merupakan tindakan tegas pemerintah.

Baca Juga : PN Makassar Tolak Praperadilan 6 Perusahaan Terdakwa Kasus Pembalakan Liar

Sejak akhir tahun lalu hingga Februari 2019, Gakkum dengan aparat gabungan pemberantasan illegal logging sudah mengamankan 422 kontainer kayu ilegal di Surabaya dan Makassar.

“Ini keberhasilan yang perlu dikawal sampai tuntas. Karena itu, JPIK mendukung dan terus memantau penyelesaian kasus-kasus ini, secara transparan. Siapa pun pelaku yang terlibat, harus dihukum setimpal,” tegas Mustam.

Baca Juga : 57 Kontainer Kayu Ilegal di Pelabuhan Makassar Hasil Pembalakan Liar di Papua

JPIK Sulsel menilai tindakan terkait enam perusahaan yang diduga terlibat dalam distribusi kayu ilegal tersebut kemungkinan sudah berlangsung lama. Apalagi jaringan illegal logging selama ini memang sulit dideteksi karena terbangun rapi dengan keterlibatan oknum-oknum di berbagai institusi.

“Kami juga menduga perusahaan-perusahaan yang terlibat kasus-kasus peredaran kayu ilegal yang ditangkap Gakkum tiga bulan terakhir, sudah sering mempraktikkan tindakan ilegal,” sebut Mustam.

Sesuai penelusuran JPIK Sulsel kata dia, tiga dari enam perusahaan penggugat di PN Makassar, bekerja sama dalam distribusi bahan baku kayu.

Dalam satu dokumen hasil audit penilikan dari sebuah lembaga sertifikasi, tercatat bahwa pada tahun 2018, salah satu perusahaan menerima pasokan bahan baku dari dua perusahaan yang juga sebagai penggugat Gakkum dalam kasus 57 kontainer kayu merbau ilegal ini.

”Padahal, dua perusahaan di antaranya adalah pemegang sertifikat legalitas kayu dengan batas berlaku hingga tahun 2023,” ungkapnya.

Dalam pemantauan, JPIK menemukan banyak perusahaan memiliki bukti legalitas yang sah dan lengkap. Ada sertifikat legalitas kayu, ada hasil audit sertifikasi, hasil audit resertifikasi, hasil audit penilikan berkala, serta dokumen perizinan yang semuanya sah dan legal.

“Tetapi, kenyataan di lapangan banyak pelanggaran dan tindakan ilegal. Sudah pasti, ada KKN di dalam sertifikasi dan penerbitan izin-izin,” ungkap Mustam.

Seperti diketahui, Ditjen Gakkum KLHK digugat praperadilan oleh Sutarmi mewakili CV Rizky Mandiri Timber, Toto Solehudin mewakili CV Mevan Jaya, Suryo Egar Prasetiyo mewakili CV Edom Artha Jaya.

Kemudian, Budi Antoro mewakili PT Harapan Bagot, Daniel Garden mewakili PT Mansinam Global Mandiri, PT Rajawali Papua Foresta yang diwakili Thonny Sahetapy.

Namun seluruh unsur gugatan yang terdaftar Nomor 05/Pid.Pra/2019/PN.Mks di PN Makassar ini ditolak hakim. (Rangga)

BAGIKAN:
Comments

Trending