Masih Aktif Ketua BPD, Oknum Caleg PKS Mamasa Terancam Dicoret | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Regional

Masih Aktif Ketua BPD, Oknum Caleg PKS Mamasa Terancam Dicoret

Published

on

Makassartoday.com – Salah seorang Calon Legislatif (Caleg) di Kabupaten Mamasa diduga aktif sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Saludurian, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat.

alterntif text

Caleg berinisial AN dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diketahui berada di Daerah Pemilihan (Dapil) Mamasa III.

Informasi dari masyarakat yang mengaku bernama Misar warga Desa Hahangan membenarkan kabar tersebut.

Misar pun menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak selektif dalam menyusun Caleg pada penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sebelumnya.

“Sesuai informasi yang kami tau bahwa Ketua BPD Desa Saludurian, Terdaftar Sebagai Caleg tanpa memiliki surat pengunduran diri,” beber Misar Via WatshAap, Rabu (13/03/2019).

Menanggapi hal itu Divisi Teknis KPU Kabupaten Mamasa, Marthen Buntu Pasau mengatakan, saat pemberkasan calon pihaknya tidak melakukan verifikasi faktual.

“Kami hanya verifikasi berkas yang dimasukkan oleh calon sesuai dengan rekapan masing-masing partai saja,” terang Marthen.

Marthen mengaku, samapai pada saat sebelum penetapan daftar calon tetap pihak KPU tidak menerima surat pengunduran diri dari Caleg yang dikabarkan aktif sebagai Ketua BPD.

“Kami juga tidak tau jika ternyata calon tersebut merupakan Ketua BPD di salah satu desa,” kilahnya.

alterntif text

Sekedar diektahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diperkuat dengan aturan teknis berupa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang sah diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam PKPU tersebut sangat jelas diatur mengenai warga negara Indonesia yang ingin menjadi bakal Caleg, khususnya yang terikat pada jabatan publik seperti anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam PKPU itu juga disebutkan bahwa ASN dan anggota TNI/Polri aktif harus mengundurkan diri jika ingin menjadi bakal caleg.

Menurut Marthen, meski BPD tidak tertulis secara jelas dalam PKPU namun sumber pembiayaan dari keuangan Negara, sehingga diharuskan mengajukan surat pengunduran diri sebelum ditetapkan sebagai DCT.

“Kalau memang temuan dari Bawaslu, saya kita prosesnya ada disana, karena kami suda tetapkan kalau memang Bawaslu mengatakan dicoret ya kami akan coret,” pungkasnya.

Sementara menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Mamasa Rustam, pihaknya akan mengumpulkan data yang lebih jelas sekaitan dengan dugaan tersebut.

“Sementara kami proses berdasarkan informasi dari masyarakat, dan saat ini kami masi mengumpulkan bukti-bukti termasuk SK yang bersangkutan,” Rustam kepada Makassartoday.com.

Sejauh ini caleg yang dimaksud belum dapat dikonfirmasi perihal dugaan statusnya yang masih aktif sebagai Ketua BPD. (Wahyu)

BAGIKAN:
Comments

Trending