Suarakan Nasib Guru Honorer, Mahasiswa UIN Turun ke Jalan | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Suarakan Nasib Guru Honorer, Mahasiswa UIN Turun ke Jalan

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin menggelar aksi turun ke jalan di Hari Buruh Internasional (May Day), Rabu (1/5/2019).

Aksi unjuk rasa ini digelar di ruas Jl Sultan Alauddin dengan melakukan orasi secara bergantian di atas truk, bakar ban bekas serta membentangkan spanduk.

Dalam aksinya, para demonstran yang tergabung dalam Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat UIN Alauddin Makassar Cabang Gowa menyampaikan, Hari buruh dibentuk sebagai salah satu tanda kepedulian OKP-OKP dalam hal ini didominasi oleh kalangan mahasiswa kepada masyarakat yang suaranya perlu disuarakan agar dapat didengar oleh rezim hari ini.

“Kritik kami ini adalah bentuk kecintaan kami terhadap NKRI yang kami anggap sudah harga mati dan patut diperjuangkan selama dara masih mengalir dikandung badan,” teriak salah satu demonstran saat orasi.

Adapun tuntutan mereka terkait Hari Buruh antara lain,
terkait upah murah sebagaimana bunyi pada pasal 97 undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

“Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober 2015 telah menandatangani peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Dalam PP itu disebutkan, bahwa kebijakan pengupahan di arahkan untuk pencapaian penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluargannya secara wajar. Sehingga peningkatan upah buruh menjadi bahan wajib,” tegasnya.

alterntif text

Mereka juga menyuarakan nasib para tenaga honorer di lingkup pendidikan yang mendapatkan upah tidak berbanding lurus dengan pengabdian mereka.

“Mereka digaji sekali dalam tiga bulan, ini tentu sebuah ketimpangan sebab tidak sesuai dengan keringat mereka yang harus kerja dari pagi dan sore.oleh karena itu, penambahan upah perlu dan wajib diusahakan dalam bentuk perundang-undangan,” tegasnya.

Selain itu, desakan untuk hilangkan sistem kontrak kerja juga menjadi perhatian para demonstran.

Mereka beralasan bahwa sistem kontrak tidak memberi kepastian terhadap masa depan tenaga kerja.

Sejumlah perusahaan yang memberlakukan aturan penahanan ijazah tak luput dari sorotan demonstran dalam menyuarakan aspirasi para buruh.

“Berdasarkan UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tidak ada aturan yang membolehkan perusahaan menahan surat-surat berharga milik karyawan termasuk ijazah,” sebutnya.

Demonstran juga menyebut bahwa koruptor, merupakan momok terburuk dalam negara Indonesia, dan menjadi salah satu penyanyit yang sangat membahayakan yang sudah mengerogoti tubuh NKRI ini.

“Oleh karena kami meminta agar menambahkan hukuman bahkan hingga vonis mati bagi para pelakunya,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Meski sempat memicu kemacetan, namun aksi berjalan lancar dan aman. (Hajji Taruna)

alterntif text
BAGIKAN:
Comments

Trending