"80 M Biaya Politik Calon Wali Kota Makassar" | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Opini

“80 M Biaya Politik Calon Wali Kota Makassar”

Published

on

Oleh : Nurmal Idrus

Pernyataan mengejutkan disampaikan Bendahara Golkar Sulsel yang juga tokoh pengusaha Sulsel, Rusdin Abdullah. Rudal, sapaannya, memperkirakan biaya politik yang dihabiskan oleh seorang calon Wali Kota Makassar 2020 mendatang tak akan kurang dari 80 miliar rupiah.

Sontak, pernyataan itu melahirkan polemik, menjadi viral dan diperdebatkan di warung-warung kopi seantero Makassar.
Untuk pertamakalinya, ada seorang pelaku politik sekelas Rudal yang berani menyebutkan besaran angka biaya politik yang sesungguhnya sangat sensitif.

Sebagai orang yang beberapa tahun terakhir bergelut di dunia konsultan politik dan menjadi komisioner pemilu selama lima tahun di Makassar, saya tergelitik menguji pernyataan itu. Hasilnya, sungguh mencengangkan. Bahkan, angka yang disebutkan Rudal bisa jadi angka minimal.

Strategi pemenangan Pilkada akan sangat berbeda dengan pemenangan caleg. Di caleg, bermain sempit dengan TPS terpilih, bisa jadi mampu meloloskan kita ke parlemen asalkan bisa memaksimalkan peluang di TPS sasaran itu.

Tapi di Pilkada, kita tak punya banyak pilihan kecuali bermain di seluruh TPS yang ada. Di Caleg bermain sempit tak jadi masalah karena ada banyaj kursi tersedia, di Pilkada strategi itu tak bisa dipakai karena hanya akan ada satu pemenang.

Biaya pilkada dipengaruhi banyak komponen. Mulai dari mahar partai, biaya kampanye untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas, biaya pembentukan tim dari tim pusat hingga basis TPS, hingga biaya hari H.

Kita mulai dari mahar politik. Sudah menjadi rahasia umum, partai telah menentukan nominal tersendiri agar calon bisa memakai partai sebagai kendaraan politik. Untuk maju di Makassar butuh minimal 10 kursi. Hitungan saya, mahar parpol akan menghabiskan biaya 8 – 10 M.

Biaya terbesar justru akan keluar dari biaya menaikkan popularitas dan elektabilitas. Di bagian ini berbagai macam biaya dikeluarkan, mulai dari bermain di media sosial, media luar ruang, media cetak dan lainnya.

Total, jika popularitas rendah, maka setahun berkampanye setidak 10 M harus dikeluarkan. Di bawah angka itu, hasilnya tak akan maksimal apalagi kalau figur baru juga mulai bermunculan.

Menaikkan keterpilihan justru bisa lebih besar. Biaya-biaya tak terduga banyak keluar dari sektor ini. Mulai dari proposal tim, titik titik pertemuan, biaya pertemuan komunitas, membentuk tim door to door dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Angkanya tak akan kurang dari Rp 15 M. Bisa kurang tapi tentu hasilnya kembali tak akan maksimal. Sampai di sini, angka yang harus disiapkan mencapai Rp 35 M.

Biaya operasional tim juga besar. Mulai dari pembentukan posko, membentuk struktur tim sampai tim TPS. Tim wajib dibentuk dan dipelihara agar bisa membantu kita dalam bersosialisasi. Biayanya tak akan kurang dari Rp 15 M.

Darimana diperoleh angka itu?

Di Makassar, di 2020, akan ada sekitar 2.700 TPS, dengan pemilih dikisaran 900 ribu. Jika di setiap TPS kita menempatkan 5 orang, maka akan 13.500 orang yang disiapkan. Taruhlah kita bermain di tingkat TPS dalam enam bulan terakhir dan mereka diberi honor Rp 150.000 per bulan, maka diperoleh 13.500 × 6 x 150.000 = Rp 12.150.000.000.

Itu belum termasuk biaya tim di 15 kecamatan dengan 153 kelurahan. Jika ditambah dengan angka tim TPS, maka perkiraannya di angka 15 M. Sampai disini, kita sudah harus punya duit 50 M.

Untuk bersosialisasi ke pemilih, dibutuhkan berbagai macam merchandise, seperti baju kaos, mug, topi, sarung, dan lain-lainnya. Untuk menghitung pengeluaran di sektor ini, maka kita tinggal menentukan besaran partisipasi pemilih.

Rata-rata partisipasi pemilih di Makassar berada di angka 650 – 700 ribu. Artinya, setengah dari angka itu harus menjadi sasaran merchandise atau sekitar 350 ribu item.

Taruhlah rata-rata merchandise berharga Rp 50 ribu, maka diperoleh angka 17 M. Sampai di sini duit 67 M sudah harus di tangan.

Di hari terakhir, terutama jelang pemungutan suara, maka pengeluaran dipastikan akan membengkak. Mulai dari serangan tak terduga di beberapa titik pemilih kritis, pelatihan saksi dan honor saksi hingga persiapan gugatan hukum.

Angkanya tak akan kurang dari Rp20 M. Maka, total yang harus disiapkan berada diangka Rp67 M + Rp20 M = Rp87 M.

(Penulis Adalah Direktur Nurani Strategic)

BAGIKAN:
Comments

Trending