Ke Singapura, Polisi Batal Periksa None | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Hukum & Kriminal

Ke Singapura, Polisi Batal Periksa None

Published

on

Makassartoray.com, Makassar – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, Irman Yasin Limpo alias None batal menjalani pemeriksaan penyidik Unit Tipikor Polrestabes Makassar, Senin (17/6/2019).

Sedianya None menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan 8 unit kapal latih Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) senilai Rp32 miliar tahun anggaran 2018.

Selain None, penyidik juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Rusmin selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut.

Pemanggilan pemeriksaan kedua saksi untuk mengetahui lebih lanjut sejauh mana pelaksanaan pengadaan kapal latih untuk SMK lingkup Sulsel yang telah berlangsung tersebut.

“Salah satu saksi (None) belum hadir dengan alasan karena dirinya sedang di Singapura membesuk kakaknya yang lagi sakit sehingga mita dijadwalkan ulang pmeriksaannya,” kata Kepala Unit Tipikor Polrestabes Makassar, Iptu Supriadi via pesan singkat.

Sebelumnya, Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Indratmoko mengatakan saat ini status penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan kapal latih SMK telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan.

Baca Sebelumnya :  Terindikasi Korupsi, Polisi Sita 8 Unit Kapal Latih SMK Disdik Sulsel

Peningkatan status itu, kata dia, telah melalui beberapa proses hingga dinyatakan layak untuk ditingkatkan ke tahap selanjutnya.

“Status dugaan korupsi pengadaan kapal latih untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkup Sulsel resmi telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan karena dirasa cukup bukti untuk ditingkatkan dan ada pidananya,” tutur Indratmoko.

Baca Juga : Kasus Pengadaan Kapal Latih, Polisi Jadwalkan Pemanggilan None

Adapun saksi-saksi yang telah diambil keterangannya pada tahap penyelidikan mencapai belasan orang dan pada tahap penyidikan total lima orang saksi. Diantaranya ada panitia lelang dan tim teknis.

Sementara pihak yang berperan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek tersebut hingga saat ini belum menghadiri pemanggilan dan rencana akan dijadwalkan ulang.

“Tim penyidik sedang menunggu hasil dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta untuk menghitung potensi kerugian negara,” kata Indratmoko. (AK)

BAGIKAN:
Comments

Trending