Nonjobkan Lurah, Camat Wajo Didesak Mundur | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Nonjobkan Lurah, Camat Wajo Didesak Mundur

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Kelompok massa yang mengatasnamakan Forum RT/RW se-Kelurahan Melayu mendatangi kantor DPRD Kota Makassar, Senin (17/6/2019).

Mereka menemui Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan untuk menyampaikan aspirasi perihal pemberhentian And Rahman Palaguna sebagai Lurah Melayu oleh Camat Wajo, Aulia Arsyad.

Dihadapan anggota Komisi A, mereka juga mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap kinerja Camat Wajo.

“Kami masyarakat Kelurahan Melayu menjadi terperanjak dan heran tiba – tiba saja pak Abd Rahman Palagunan di nonjobkan,” keluh Ketua RT 03 RW 05 Keluran Melayu, Muh Ramli, usai melakukan RDP di ruang Komisi A DPRD Makassar.

Pihaknya mengaku sangat bingung, lantaran kebijakan Camat Wajo dinilai bermuatan pribadi alias like dislike.

“Apa iya sekelas camat diizinkan melakukan penilaian dengan dasar, suka atau tidak. Sementara kami sangat mengetahui bahwa pak Abd Rahman itu kinerjanya sangat baik, ramah, bijak, tegas dan penuh toleransi,” tambahnya.

Selain itu persoalan sejumlah RT/RW juga mengeluhkan pembayaran insentif yang tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Moh Ramdhan Pomanto saat menjabat Wali Kota Makassar.

Sejumlah ketua RT/RW juga menilai Camat Wajo Aulia Arsyad terkenal arogan bertutur kata dan bersikap kasar.

“Kami menolak kehadiran Camat Wajo. Kami minta Dewan melakukan evaluasi kalau bisa diberhentikan saja,” sambungnya.

Sementara itu, Camat Wajo Aulia Arsyad mengungkapkan bahwa Pemerintah Kecamatan dapat berjalan dengan baik bila bersinergi dengan pelaksana-pelaksana di masyarakat kelurahan baik dalam hal pelayanan, pemberdayaan, maupun ketertiban.

Wakil Ketua Komisi A Abd Wahab Tahir mengatakan, apa yang disampaikan kelompok RT/RW tersebut menjadi rujukan untuk mengambil keputusan tetapi tidak dalam konteks menentukan arah kebijakan.

*Intinya kami sebagai wakil rakyat tidak membeda bedakan semua aspirasi kita terima. Baik itu camat, lurah, RT/RW dan masyarakat lainnya,” ujarnya.

Wahab juga menilai wajar mereka jika ada masyarakat yang menilai pimpinan seperti itu.

“Tetapi yang perlu diketahui bahwa yang punya wewenang menonjobkan camat itu bukan kami tetapi dari walikota,” pungkasnya. (Rangga)

BAGIKAN:
Comments

Trending