40 SK Mutasi Pejabat Pemkot Makassar Resmi Dibatalkan | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

40 SK Mutasi Pejabat Pemkot Makassar Resmi Dibatalkan

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Ditjen OTDA Kemendagri RI resmi membatalkan 40 Surat Keputusan (SK) mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diteken oleh mantan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.

Pembatalan 40 SK tersebut disampaikan langsung Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah saat memimpin upacara Hari Kedisiplinan Nasional di Lapangan Karebosi, Rabu (17/7/2019).

Nurdin menjelaskan, pembatalan tersebut didasari Surat Plt. Ditjen OTDA Kemendagri RI Nomor 019.3/3692/OTDA tanggal 12 Juli 2019 dan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) nomor B-2237/KASN/7/2019 tanggal 10 Juli 2019.

Dalam surat tersebut, menginstruksikan Penjabat Wali Kota Makassar agar segera mengembalikan sekitar 1,228 (seribu dua ratus dua puluh delapan) pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

“Pengembalian tersebut berdasarkan 40 SK Wali Kota sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan 8 Mei 2019 dan melakukan evaluasi dan penataan kembali,” kata Nurdin Abdullah.

Dalam arahan tersebut, lanjutnya, Kemendagri memberi batas waktu paling lambat 22 Juli 2019 untuk menyampaikan usulan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Makassar kepada Kemendagri melalui Gubernur Sulawesi Selatan.

alterntif text

“Saya kira dengan pengumuman ini tentu akan ada banyak ASN yang resah akan kepastian jabatan dan posisi mereka, beserta tunjangan-tunjangan yang mungkin sudah diterima oleh teman-teman sekalian,” urainya.

Nurdin juga menekankan kepada BKD dan BPKD Pemerintah Kota bersama Pj Wali Kota agar bekerja secara professional dan tanpa pilih kasih dalam melakukan evaluasi dan penataan kembali jabatan-jabatan di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

“Kita akan tempatkan orang – orang yang memang kompeten, berpengalaman dan pantas untuk memimpin,” lanjutnya.

Menurutnya, kedudukan dan kegiatannya tidak terlepas dari kedinasan dan harus senantiasa bergerak bersama komponen masyarakat secara konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu, seluruh aparatur pemerintah daerah sebagai anggota ASN dituntut untuk tetap mengedepankan tiga peran utamanya, yaitu sebagai Abdi Negara, Abdi Masyarakat dan Abdi Pemerintah.

“Maka dari itu, kita harus selalu ingat bahwa jabatan dan kewenangan yang kita pegang adalah amanah dan doa dari rakyat dan orang-orang yang mempercayai kita untuk memimpin,” sambungnya.

“Dalam setiap keputusan, kebijakan dan dalam melaksankan tugas, kepentingan masyarakat harus yang selalu terdepan, bukan kepentingan pribadi. Karena jabatan dan kewenangan ada batas waktunya, tetapi kerja baik kita akan terus dikenang,” tutupnya. (Rusdi)

alterntif text
BAGIKAN:
Comments

Trending