40 SK Pengangkatan Pejabat Pemkot Dianulir, Ini Kata Pengamat! | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

40 SK Pengangkatan Pejabat Pemkot Dianulir, Ini Kata Pengamat!

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar baru saja mengembalikan ribuan pejabat struktural ke posisi semula.

Mereka yang sebelumnya mendapat kebijakan mutasi kembali diangkat berdasarkan surat Plt. Ditjen Otoda Kemendagri RI Nomor 019.3/3692/OTDA tanggal 12 Juli 2019; dan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-2237/ KASN/ 7/ 2019 tanggal 10 Juli 2019 perihal Rekomendasi Penataan Pejabat/Jabatan ASN di Pemkot Makassar.

Atas dasar itu, pengangkatan ribuan pejabat lama oleh mantan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto melalui 40 Surat Keputusan (SK) dianulir karena dianggap cacat prosedural.

Menanggapi kondisi ini, Pengamat Pemerintahan, Arif Wicaksono mengaku tak menyoal perihal pembatalan 40 SK yang sebelumnya dikeluarkan mantan Wali Kota Makassar.

“Tidak apa-apa, karena berdasarkan Kemendagri, sudah ada panduan bahwa yang kemarin dinon-jobkan atau dimutasi sama Pak Dany minta untuk dikembalikan,” jelas Arif Wicaksono dikonfirmasi, Jumat (26/7/2019).

Meski demikian, Arif mengaku memiliki catatan, bahwa mutasi atau rotasi pejabat struktural sering kali diintervensi oleh pemerintah pusat.

“Memang ini jadi masalah terbesar kita dalam bernegara, terutama dalam persoalan otonomi daerah. Baiknya daerah itu tidak terlalu diintervensi sama pusat maupun provinsi dan kelemahannya karena selama ini otonomi daerah kita memang masih bergantung sama pusat, “ucap Arif.

Arif menambahkan, kebijakan gonta ganti pejabat membuat kondisi pemerintahan di daerah kadang berjalan tidak sehat, apalagi para ASN sudah memiliki jenjang karir.

“Sumber daya manusia di pemerintahaan itukan ASN, mereka sudah ada jenjang kariernya, sudah di atur. Nah kalau diintervensi begitu, ya nanti tidak ada yang jelas nanti,” sebutnya.

Dia berharap, kebiajakan yang sedianya dapat diatur oleh daerah sedianya tidak diintervensi oleh pemerintah provinsi atau pusat.

“Jadi wilayah urusan daerah, apalagi sudah tertera di dalam Undang-undang diatur beberapa urusan. Nah, kalau urusannya Pemerintah Makassar, yah di situ saja, jangan lagi diintervensi dari pemerintah provinsi,” kata Arif. (Rusdi)

BAGIKAN:
Comments

Trending