Bapenda Makassar Akui Alat Perekam Pajak Banyak Kendala | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Bapenda Makassar Akui Alat Perekam Pajak Banyak Kendala

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar mengakui menerima banyak keluhan terkait kendala penggunaan alat perekam pajak oleh beberapa wajib pajak.

Hal itu disampaikan Kepala Bapenda Kota Makassar, Irwan Adnan usai memimpin rapat evaluasi bersama pagawai kontrak dan petugas Laskar Pajak (LPP), Selasa (13/8/2019).

“Dari hasil monev memang kebanyakan alat kita ini ada yang tidak berfungsi, ada juga yang tidak digunakan dan beberapa kendala kendala teknis lainnya, tapi bukan berarti alat ini tidak berfungsi ya, ada beberapa kendala kendala teknis yang memang terjadi dan kita tidak bisa pungkiri,” ucap Irwan Adnan.

Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut, pihaknya mengaku akan menindaklanjuti segala keluhan yang ditimbulkan, termasuk pengawasan yang terkesan tebang pilih.

alterntif text

“Setelah kita cek memang ada beberapa wajib pajak yang tidak menggunakan alat ini dengan berbagai macam kendala, salah satunya adalah masalah masalah teknis yang memang di luar kewenangan kami sebenarnya karena kita tidak berkaitan,” bebernya.

Menurut Irwan, pihaknya dalam melakukan pengawasan alat rekam pajak, terlebih banyak wajib pajak yang tidak mengindahkan upaya pengawasan pajak melalui sistem online tersebut.

“Mulai hari ini semua staf Bapenda dan Laskar Pajak akan turun melakukan pengawasan terhadap alat yang kita pasang. Kita akan memastikan alat ini berfungsi dengan baik dan sesuai dengan pencatatan,” tegasnya.

Sekedar diketahui, sejauh ini jumlah alat rekam pajak yang dipasang ke wajib pajak Restoran, Caffe, Rumah Makan dan Hotel telah mencapai 322 unit. Minimnya realisasi PAD tahun ini membuat Bapenda terus mengoptimalisasi sumber pendapatan dari pajak dan retribusi.

“Sekarang bahkan sampai pejabat semua turun lapangan, ya kami ingin memperlihatkan bahwa Bapenda ini sangat serius dengan peningkatan pendapatan daerah,” tutupnya. (Rusdi)

alterntif text
BAGIKAN:
Comments

Trending