Hotel Bintang Lima Menunggak Pajak, Ada Pembiaran? - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

BISNIS

Hotel Bintang Lima Menunggak Pajak, Ada Pembiaran?

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menjadi instansi paling disoroti belakangan ini menyusul terungkapnya kasus tunggakan pajak yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Hotel The Rinra di Jalan Metro Tanjung Bunga, salah satu penunggak pajak hotel terbesar, yakni mencapai Rp6 miliar dalam kurun waktu satu tahun.

Tunggakan pajak The Rinra terungkap setelah pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus turun tangan dalam pengawasan sistem pajak di Makassar.

Ketua Korsupgah KPK, Adliansyah Malik Nasution menyebut, The Rinra menunggak pajak sejak Juli tahun 2018, dengan nilai pajak Rp500 juta perbulan atau senilai Rp6 miliar selama setahun.

“Dari laporan di sini, terakhir bayar pajak itu Juli 2018 lalu hingga sekarang. Per bulan pajaknya Rp500 juta, kalau setahun berarti ada sekitar Rp6 miliar,” ucap Coki, sapaan akrabnya, usai menghadiri sosialisasi kepatuhan wajib pungut pajak di Hotel Singgasana, Makassar, Rabu (14/8/2019) lalu.

Adapun tunggakan pajak itu telah disampaikan langsung kepada General Manager Hotel The Rinra, Jackie Lim yang juga hadir dalam sosialisasi tersebut.

Ia juga menjelaskan telah memiliki data penunggakan pajak dari beberapa hotel dari tahun 2016 hingga 2017.

alterntif text

“Ternyata banyak yang bolong-bolong pembayarannya. Ini adalah uang saya, yang saya titipkan, jangan sekali-kali menggunakan uangnya kami. Percaya sama saya itu kesalahan besar. Itu namanya penggelapan pajak,” terangnya

Marcom Manager Hotel The Rinra, Aziz Munawir tak menampik pernyataan KPK. Aziz mengaku jika manajemen tetap beritikad baik untuk segera membayarkan tunggakan pajak hotel.

“Kami beritikad baik terhadap apa yang disampaikan itu. Manajemen sedang rapat membahas masalah ini untuk segera menyelesaikan tunggakan pajak tersebut,” kata Aziz, Kamis (18/8/2019).

Kasus tunggakan pajak hotel juga menuai reaksi keras dari sejumlah legislator.

Koordinator Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Wakil Ketua DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali menekankan agar seluruh wajib pajak agar patuh pada aturan. Dia tak membantah jika kasus tunggakan pajak hotel bintang lima bagian dari pembiaran dalam sistem pengawasan yang dilakukan pihak Bapenda.

“Hotel dan restaurant besar harus beri contoh, jangan cokko (sembunyi,red).
Harus dicek kedua belah pihak, yang menagih dan ditagih. Apakah betul dalam kasus ini ada pembiaran. Saya kira kita semua harus taat pajak, perlu pemilik hotel dan restoran tahu bahwa itu uang rakyat yang bayar pajak melalui hotel dan restoran anda, jadi tidak ada alasan lagi untuk bahasa rugi atau apalah, karena itu titipan rakyat melalui anda untuk negara,” kata legislator Demokrat yang akrab disapa ARA.

Menurutnya, bahwa manajemen atau pengelola sangat paham aturan tersebut, namun kadang oknum diantara mereka pura-pura tidak paham. Untuk itu, pihaknya mendorong langkah KPK dalam penerapan pengawasan sistem online, yakni dengan pemasangan alat rekam pajak di semua tempat usaha wajib pajak.

“Sebenarnya pihak pengelola paham ji cuman kadang pura-pura, nanti dipaksa baru mau bayar. Memang sekarang ini kadang harus dengan cara-cara tertentu. Ini semua sebenarnya harus gunakan alat rekam online yang suda ada, cuman masih banyak yang belum mau pasang alat rekam online denga berbagai alasan,” pungkasnya. (Rusdi/Mala)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending