Berikut Tujuh Poin Rekomendasi Hak Angket DPRD Sulsel | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Berikut Tujuh Poin Rekomendasi Hak Angket DPRD Sulsel

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – DPRD Sulsel menggelar sidang paripurna Hak Angket, Jumat (23/8/2019). Dalam paripurna tersebut, Pansus Hak Angket menyerahkan 86 lembar laporan ke pimpinan Dewan, tujuh diantaranya rekomendasi.

Ketua Pansus Hak Angket Kadir Halid mengatakan, salah satu isi rekomendasi pihaknya meminta Mahkamah Agung (MA) untuk memeriksa dan mengadili Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel.

Rekomendasi tersebut dihasilkan Pansus Hal Angket setelah menggelar berbagai rapat untum meminta klarifikasi sejumlah pejabat, termasuk Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Meski diwarnai aksi unjuk rasa ratusan kelompok pendukung Gubernur Sulsel, namun paripurna Hak Angket tetap berlangsung.

Adapun tujuh poin rekomendasi Hak Angket antara lain:

1. Meminta kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan mengutus terhadap pelanggaran perundang-undangan yang dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Meminta kepada aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, KPK) untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana.

3. Meminta kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia agar mengambil langkah-langkah normalisasi sistem manajemen dan tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

4. Meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberhentikan dari jabatannya nama-nama terperiksa yang terbukti secara melawan hukum melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran prosedur dan substansi, yakni: Asri Sahrun Said, Reza Zharkasyi, Bustanul Arifin, Muh Basri, Sri Wahyuni Nurdin, Taufik Fachruddin, serta Salim AR.

5. Meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan agar melakukan pembubaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dan Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Meminta kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan agar mengembalikan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) pada posisi semula yang diberhentikan karena tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

7. Meminta kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk menetapkan pendapat DPRD tentang adanya indikasi pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. (Rusdi)

BAGIKAN:
Comments

Trending