Terbukti Bersalah, Tiga Rekanan Proyek RSU Daya Kena Sanksi | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Hukum & Kriminal

Terbukti Bersalah, Tiga Rekanan Proyek RSU Daya Kena Sanksi

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Adanya dugaan persekongkolan tender antara pihak perusahaan dengan pemerintah dalam pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya Makassar tahun anggaran 2017, telah diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Melalui surat putusan pemeriksaan Perkara Nomor 10/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU memutuskan bersalah dan mendenda dua perusahaan rekanan atas persekongkolan tender.

“Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” kata Ketua Majelis KPPU Chandra Setiawan. Selasa (3/9/2019).

Selanjutnya perusahaan rekanan tersebut akan dihukum denda sebanyak Rp 2,8 miliar lebih (terlapor I) dan 1,9 miliar lebih (terlapor II), dimana uang tersebut harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui Bank.

“Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap,” tegas Chandra.

Namun pada perkara ini PT Restu Agung Perkasa yang juga ikut divonis bersalah sebagai terlapor III disebut tidak diharuskan membayar denda dikarenakan telah mengakui perbuatannya serta tidak mengetahui jika perusahaan itu telah disalahgunakan oleh pihak lain dan mengikuti tender pada Dinas Kesehatan Makassar.

“Untuk terlapor III ini tetap diputus bersalah tetapi untuk denda tidak dikenakan karena tidak ada keuntungan yang didapatkan dan bersikap kooperatif selama proses penyelidikan maupun sidang,” pungkasnya.

Selain itu, semua terlapor (I, II, III)dilarang untuk mengikuti pengadaan barang dan jasa secara bersama-sama pada paket pekerjaan yang sama.

“Melarang Terlapor I untuk mengikuti tender dalam lingkup pengadaan Rumah Sakit yang menggunakan dana APBN dan APBD di seluruh Indonesiaselama 2 (dua) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap,” sambungnya.

Dan juga memerintahkan Terlapor III untuk menghentikan praktik peminjaman perusahaan kepada pihak manapun. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Adapun perusahaan yang di sebut para terlapor yakni, PT Haka Utama (Sebagai terlapor I), PT Seven Brothers Multisarana (sebagai terlapor II), PT Restu Agung Perkasa (sebagai terlapor III), dan Kelompok Kerja (Pokja) V bagian layanan pengadaan barang dan jasa Kota Makassar tahun 2017 (sebagai terlapor IV). (Rusdi)

BAGIKAN:
Comments

Trending