Akitivis Anti Korupsi di Makassar Serukan Lawan Revisi RUU KPK | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Hukum & Kriminal

Akitivis Anti Korupsi di Makassar Serukan Lawan Revisi RUU KPK

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Kamis (5/9/2019) lembaga DPR RI baru saja menyepakati dilakukannya revisi terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sikap mayoritas wakil rakyat di Senayan ternyata mendapat reaksi keras dari sejumlah elemen masyarakat, tak terkecuali kelompok aktivis anti korupsi di Makassar.

Anwar Razak selaku Direktur
Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia bahkan menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk ikut menolak revisi RUU KPK yang dianggap telah melemahkan kerja KPK dalam hal pemberantasan korupsi di tanah air.

“Kawan-kawan sekalian! ternyata perlawanan terhadap pemberantasan korupsi masih kuat bercokol di DPR RI. Hari Kamis 5 September 2019 DPR telah menyepakati Revisi RUU KPK yang seluruh pasal-pasal perubahannya melemahkan posisi KPK dan tentu melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia,” tulis Anwar menyerukan dalam pesan WhatsApp, Minggu (8/9/2019).

“Kekuatan itu ternyata tidak pernah hilang, bahkan sekarang kekuatan itu memanfaatkan kelompok-kelompok masyarakat,” sambungnya.

“Tiada kata lain, Ayo kita lawan. ayo kita tunjukkah bahwa kita cinta negeri ini. Kita ingin negeri ini selamat dari kehancuran. Kita ingin koruptor habis dan negeri ini bersih dari korupsi,” tegasnya.

Anwar juga mengajak seluruh kelompok masyarakat sipil di Kota Makassar untuk menggelar aksi turun ke jalan guna menolak revisi RUU KPK.

“Saya mengajak seluruh kawan-kawan kelompok masyarakat sipil dan seluruh masyarakat Indonesia untuk kita aksi menunjukkan penolakan terhadap Revisi RUU KPK ini, apapun kekuatan yang kita miliki. Turun ke jalan, buat petisi, kampanye publik dan apapun bentuknya. Tunjukkan,” tegasnya lagi.

Dalam pesannya, Anwar juga menyebutkan data l anggota DPR yang menjadi tersangka korupsi sudah mencapai 23 orang dan 145 anggota DRRD yang terlibat kasus korupsi serta ratusan pejabat pemerintah.

“Ada keresahan dan nafsu yg tiada henti pada anggota DPR dan para pejabat
publik. Sekarang gerakan mereka sistematis lewat perubahan RUU KPK. Bila tidak dilawan kekuatan pemberantasan korupsi akan semakin lemah dan semakin lemah,” pungkasnya. (Riel/*)

BAGIKAN:
Comments

Trending