Potensi Mahar dan Begal Partai Jelang Pilwali Makassar 2020, Ini Kata Pengamat | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

NEWS

Potensi Mahar dan Begal Partai Jelang Pilwali Makassar 2020, Ini Kata Pengamat

Published

on

Mamassartoday.com, Makassar – Jelang Pilwali 2020 mendatang, sejumlah Bakal Calon (Balon) Wali Kota Makassar kini mulai mendekatkan diri ke partai yang memiliki elektabilitas tinggi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi parpol pertama yang membuka proses penjaringan Balon Wali Kota Makassar. Tercatat dalam buku tamunya ada 13 nama kandidat yang telah mengambil formulir pendaftaran.

Sebagian besar figur merupakan wajah lama, namun sebagian lagi merupakan pendatang baru.

Proses penjaringan ini tentu menjadi peluang bagi para figur untuk ditetapkan sebagai calon melalui jalur parpol, namun bukan berarti mengikut seluruh tahapan penjaringan figur serta merta dapat diusung.

Beberapa rumor tentang syarat mahar atau kerap diistilahkan “mahar politik” tak jarang menjadi perbincangan momok bagi para kandidat.

Hal itu juga dikuatkan dengan pengakuan beberapa figur yang pernah ikut mendaftar lewat jalur parpol, namun kandas lantaran persoalan mahar.

Lalu apa kata pengamat soal fenomena mahar politik pada proses penjaringan calon kepala daerah?

Pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Dr Hasrullah pun tak menampik rumor itu. Bahkan, kata dia, tak hanya mahar, istilah “begal partai” pun mulai ramai, khususnya pada Pilwali Makassar 2018 lalu.

“Pasti itu, Orang naik bus saja bayar,” kata Dr Hasrullah saat dihubungi lewat via Telpon, Kamis 12/9/2019.

Tingginya angka pemilih partai PDIP tahun ini disebut tentuh akan berdampak baik bagi calon yang bakal diusung nantinya.

“PDIP inikan punya reputasi pemilih cukup banyak. Tapi ada aspek lain yang harus dilihat kalau partai di Jakarta sudah memutuskan si A, maka seluruh aspek partai itu harus mendukung. Di tingkat Nasional itu punya power untuk memaksa kebawa,” terangnya.

Namun hal demikian disebut tidak akan berdampak baik pada pendidikan politik dimana hal tersebut dinilai sangat tansaksional.

“Untuk melahirkan Walikota kedepan yang sangat cemerlang itu tidak optimal, karena itu harus di kembalikan dan pasti akan menggunakan uang rakyat, yaitu lewat APD,” tutupnya. (Isak Pasa’buan)

BAGIKAN:
Comments

Trending