KPK Dilemahkan Dari Luar dan Dalam | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Nasional

KPK Dilemahkan Dari Luar dan Dalam

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Suara penolakan revisi Undang-undang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terus berdatangan dari berbagai lapisan masyarakat. Kalini dari Mars Sulsel atau “Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Selatan.”

Mars Sulsel menilai jika saat ini ada dua upaya dalam pelemahan KPK baik dari luar dengan melalui revisi UU KPK dan dari dalam institusi negara sendiri, yaitu melalui seleksi 5 calon Pimpinan KPK.

“Pelemahan KPK ini ada dua kecenderungan, baik dari dalam external maupun dari dalam internal sendiri,” kata Ali perwakilan Mars Sulsel, Jumat (13/9/2019).

Mars Sulsesl menilai jika tahapan seleksi Calon Pimpinan (capim) KPK memiliki masalah dimana orang-orang yang diloloskan tersebut memiliki rekam jejak yang buruk.

Selain itu dalam kajian Mars Sulsel, menemukan beberapa poin-poin yang di anggap dapat melemahkan KPK nantinya dalam menjalankan tugas-tugasnya memberantas korupsi.

“KPK kemudian dilemahkan dengan memasukkan orang-orang yang bermasalah, yang mempunyai catatan buruk dan mempunyai kasus-kasus yang ingin melemahkan penuntasan kasus korupsi,” pungkas Ali.

Dalam surat pernyataan sikapnya Mars Sulsel, terdapat berapa hal yang di anggap krusial dalam rancangan revisi UU KPK, diantaranya point Dewan Pengawas, Penyadapan, Surat Penghentian Penyidik dan Penuntutan (SP3), perekrutan penyidik KPK, serta independensi kelembagaan KPK.

“DPR RI tidak lagi hanya melakukan uji kelayakan terhadap calon pimpinan KPK akan tetapi dengan revisi tersebut, DPR juga memiliki kewenangan memilih Dewan pengawas yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK,” tulisnya dalam surat edarannya.

Selain itu secara struktur Dewan Pengawas berada diluar struktur KPK itu sendiri, hal ini akan sangat rentan terhadap independensi KPK.  MARS Sulsel menilai KPK akan rentan untuk diintervensi, juga akan sangat menambah panjang birokrasi pengurusan perkara, oleh karena KPK dalam hal Penyadapan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas itu sendiri.

Maka dari itu Mars Sulsel berharap Presiden RI Jokowi untuk menolak pembahasan Revisi UU KPK dengan tidak mengeluarkan Surat Persetujuan (Supres) untuk melakukan pembahasan revisi UU KPK.

Selain itu, DPR RI sebagai lembaga perwakilan masyarakat dituntut untuk menghentikan upaya-upaya yang memiliki tendensi untuk melemahkan KPK. (Isak Pasa’buan)

BAGIKAN:
Comments

Trending