RUU KPK Disahkan, Kopel Sebut Bentuk Otoritarian Legislatif | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

NEWS

RUU KPK Disahkan, Kopel Sebut Bentuk Otoritarian Legislatif

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) baru saja disahkan, Selasa (17/9/2019).

Sejumlah aktivis anti korupsi pun bereaksi atas disahkannya RUU KPK yang dinilai dapat melemahkan kerja-kerja KPK kedepan.

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, salah satu lembaga yang paling getol menyoroti sikap legislatif atas upaya revisi RUU KPK.

Direktur Kopel Indonesi, Anwar Razak menyebut, meski tidak ada dalam agenda paripurna tanggl 17 September 2019 sebagaimana undangan yang beredar kepada anggota DPR, RUU KPK tetap disahkan.

Menurutnya, dari segi jumlah anggota DPR, sangat jauh dari kata kourum. Paripurna ini hanya dihadiri 80 orang. Sedangkan Paripurna untuk pengambilan keputusan harus dihadiri 50% plus 1 jumlah anggota DPR.

“Semua prosedur formal dan keabsahan pengesahan Uu diabaikan okeh DPR. ini adalah bentuk otoritarian leguslatif,” sebut Anwar, menanggapi pengesahan RUU KPK, Selasa siang.

Di tengah tengah hujanan kritikan dan aksi-aksi penolakan oleh masyarakat, DPR tetap melakukan pengesahan.

Dengan pemgesahan ini, menurutnya, maka agenda pemberantasan korupsi di tanah air bisa dipastikan melemah.

“Kewenangan telah dikebiri dan komisioner bermasalah telah dupilih. Tidak ada lagi harapan yang bisa tunggu dari KPK selain hanya tukang stempel bagi para koruptor. Bahkan bisa jadi para koruptor yang sedang mendekam dalam penjara tidak lama lagi juga akan lepas,” sorotnya.

Pihaknya juga menypaikam duka yang mendalam atas sikap pemerintah saat ini. Pihaknya juga berharap, masyarakat masih punya semangat untuk menata kembali agenda-agenda pemberantasan korupsi. (Askay Khan)

BAGIKAN:
Comments

Trending