RKUHP Yang Baru Dinilai Lebih Kejam Dari Peninggalan Belanda | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Nasional

RKUHP Yang Baru Dinilai Lebih Kejam Dari Peninggalan Belanda

Published

on

Makassartoday.com, Jakarta – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru dinilai lebih kejam dari pada versi peninggalan zaman penjajahan Belanda. Karena, banyak pasal-pasal yang kotroversial dimasukkan.

Begitu disampaikan oleh politikus Partai Demokrat, dilansir dari Kronologi.id, Jumat (20/9/2019).

“KUHP itu kan peninggalan penjajah Belanda, masa kita lebih kejam dari penjajah merevisi KUHP menjadi sangat agresif?” kata Ferdinand.

Ferdinand menyoroti terkait pasal penghinaan presiden. Semestinya, kata dia, definisi penghinaan presiden dan batasannya dibuat lebih jelas. Tidak boleh pasal-pasal tersebut multi tafsir. Tujuannya, agar tak menghilangkan kesempatan masyarakat untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang salah dari kepala negara.

Oleh karena itu, Ia berharap agar DPR dapat menunda pengesahan RKUHP. DPR diminta tidak buru- buru jika subtansi revisinya belum diperbaiki dengan cermat.

“Saya secara pribadi memohon kepada DPR agar RKUHP itu tidak buru-buru disahkan bila substansi revisinya seperti itu,” pungkasnya.

Ferdinand mengaku heran dengan pasal-pasal kontroversi yang lahir dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Padahal, zaman sekarang untuk mengakses informasi sangat mudah dan terbuka lebar.

“Secara umum pasal-pasal baru dalam RKUHP memang banyak yang kontroversial. Saya secara pribadi agak aneh dan heran mengapa ada pemikiran-pemikiran kontroversial seperti itu lahir di tengah zaman yang serba terbuka ini,” kata Ferdinand.

Ferdinand menjelaskan, pasal-pasal yang dianggap kontroversi, bukan hanya tentang penghinaan presiden, namun juga banyak pasal lain seperti sosialisasi atau seks education, hewan ternak dan lain-lain.

Terkait dengan pasal penghinaan presiden ini, menurut Ferdinand, sebetulnya baik. Tapi, kalimat hukumnya harus menjelaskan tentang batasan-batasan mana yang masuk kategori penghinaan.

“Itu harus jelas terang benderang dan tidak boleh multi tafsir apalagi jadi pasal karet,” sindirnya.

Definisi penghinaan presiden itu, kata dia, harus dibuat secara utuh. Misalnya, membuat karikatur presiden, mengedit foto presiden, mengucapkan kata-kat kasar kepada presiden, dan lain sebagainya.

Sedangkan, seseorang yang mengkritik kepala negara karena kebijakannya itu kurang tepat langsung dipidana. Sebab, itu sama saja mengekang kebebasan.

“Intinya batasannya harus jelas dan tidak boleh multi tafsir,” tegasnya. “Orang sebut presiden bodoh, tidak becus, malas, karena salah kebijakan, lantas dipidana, itu tidak boleh karena akan menghilangkan kesempatan orang untuk mengkritik,” tandas Ferdinand. (*)

alterntif text
BAGIKAN:
Comments

Trending