Draft Tatib DPRD Sulsel Muat Pasal Rapat Anggaran Dibahas Tertutup - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Draft Tatib DPRD Sulsel Muat Pasal Rapat Anggaran Dibahas Tertutup

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Anggota DPRD Sulsel periode 2019-2024 dikabarkan telah merumuskan sejumlah pasal dalam Tata Tertib (Tatib) yang nantinya menjadi pedoman mereka dalam melaksanakan tugas. Salah satu yang menuai sorotan terkait rapat kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Komite Pemantau Legislatif (Kopel) bahkan mensinyalir adanya upaya yang tidak sehat oleh sejumlah legislator Sulsel, khususnya dalam hal penyusunan anggaran daerah, dimana rapat Banggar nantinya akan dibahas secara tertutup.

“Kita sangat berharap tatib baru ini memberikan banyak perubahan bagi wajah DPRD Suslel. Namun, ironinya pasal-pasal dalam Tatib yang sedang dibahas tidak mencerminkan itikad baik untuk berubah, bahkan DPRD akan menutup diri dari pantauan masyarakat dan media,” kata Anwar Razak Direktur Kopel Indonesia, Kamis (17/10/2019).

Pihaknya menjelaskan, dalam pasal 148 draft Tatib DPRD Sulsel disebutkan rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran dan Rapat Badan Kehormatan bersifat tertutup.

“Jelas ini adalah upaya untuk menghindari pantauan publik. Apalagi disitu ada anggaran yang akan dibahas. Padahal informasi anggaran sudah dinyatakan oleh UU Keterbukaan Informasi bukan informasi yg dikecualikan,” terangnya.

“Kami menangarai bahwa ini adalah bagian dari upaya untuk membuka ruang-ruang transaksi anggaran pada saat pembahasan APBD,” sambung Anwar.

Diperiode yang lalu, berdasarkan data yang dimiliki Kopel, terdapat 145 kasus anggota DPRD se-Indonesia yang tertangkap KPK karena transaksi kebijakan lewat pembahasan APBD.

Anwar menyebut, pasal ini akan sangat berbahaya untuk memunculkan kasus-kasus yang serupa. Untuk ity pihaknya meminta bila memang ada keinginan untuk menjaga marwah DPRD dan kecaman publik karena kasus korupsi, maka biarkan rapat anggaran ini terbuka bagi publik.

“Tidak ada yang salah dengan informasi anggaran. Bahkan semakin kita buka maka kepercayaan publik akan semakin meningkat. Kecuali kalau memang anggota DPRDnya sudah berniat dari awal untuk menarget uang daerah dg kewenangan yg mereka miliki,” katanya.

Kopel juga meminta pasal yang mengatur mekanisme rapat dihapus dan meminta anggota DPRD Sulsel kembali berfikir rasional.

“Tatib ini bukan untuk dirinya sendiri tapi masyarakat luas yang menanti perlindungan dan kesejahteraan,” imbuhnya.

Sementara pihak DPRD Sulsel hingga saat ini belum ada yang dapat dikonfirmasi perihal pasal Tatib yang menuai sorotan itu. (Riel)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending