Batal Segel Gudang Dalam Kota, Wahab Tahir Sebut Disdag Makassar Hanya Wacana | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Politik

Batal Segel Gudang Dalam Kota, Wahab Tahir Sebut Disdag Makassar Hanya Wacana

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – DPRD Makassar kembali melayangkan kritik terhadap kinerja Dinas Perdagangan (Disdag) Makassar yang dianggap lemah dalam menindaki dan menertibkan gudang dalam kota yang secara aturan tidak diperbolehkan.

Keberadaan gudang dalam kota tersebut sebagaimana yang diatur dalam Perwali 93/2005. Dimana, dalam regulasi itu aktivitas gudang dalam kota hanya diberlakukan di dua kecamatan yaitu Kecamatan Biringkanayya dan Kecamatan Tamalanrea.

“Kalau begitu, ini Pemerintahan berwacana saja. Buat dong tindakan ambil sikap yang jelas, anda diberikan kewenangan oleh Negara untuk mengatur rakyat secara tertib. Kalau anda gagal mengatur rakyat secara tertib, berarti gagal sebagai pejabat yang diberikan kewenangan oleh Negara,” kata Wahab Tahir saat di wawancara, Sabtu (19/10/2019). 

Anggota DPRD Makassar dari Pertai Golkar itu menyarankan agara Pemkot berhenti berwacan jika tidak sanggup menyelesaikan persoalan ini dan menyerahkannya ke DPRD untuk diselesaikan.

“Soal gudang itu kan persoalan lama. Soal penegakan aturan kenapa didiamkan, kenapa di biarkan? Alasannya semua Pemerintah Kota itu bertele-tele sekali, bilang saja kalau tidak berani,” pungkasnya.

alterntif text

Adanya dugaan bahwa ada oknum pemkot yang melindungi pengusaha, Wahab menekankan agar pihak Disdag wajib menegakkan aturan. 

“Siapapun yang memback-up itu, aturan harus ditegakkan. Ambil tindakan, action awal SK Wali Kota itu. Buktikan bahwa anda punya wibawah dalam mengelola pemerintahan,” jelasnya.

Sebelumnya Disdag melakukan sidak yang rencananya ingin menutup gudang dalam kota namun dihalau massa yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Ekspedisi (Hipeksi)

Massa tersebut menuding Pemkot Makassar tebang pilih dalam menindak tegas aktivitas gudang dalam kota sebagaimana yang diatur dalam Perwali 93/2005.

“Kami tidak bisa terima, karena kami menilai ada unsur ketidak adilan disni,” kata Hasanuddin ketua Hipeksi saat mendatangi kantor DPRD Makassar.

Lima gudang yang seharusnya ditutup di Kecamatan Tallo terpaksa ditunda meski SK penindakan telah dikantongi Disdag. Titik awal penindakan yakni gudang yang ada di Jalan AR Hakim dan Jalan Gatot Subroto.

Dalam sidak tersebut puluhan personel dari Satpol PP yang di backup TNI-Polri juga ikut dikerahkan.(Isak Pasa’buan)

BAGIKAN:
Comments

Trending