Hutang BPJS di Sulsel Capai Miliaran, RS Wahidin Terbesar | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Hutang BPJS di Sulsel Capai Miliaran, RS Wahidin Terbesar

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Persoalan utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada rumah sakit (RS) masih menjadi polemik hampir di seluruh wilayah Indonesia termasuk Sulawesi Selatan (Sulsel).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulsel, Bachtiar Baso mengatakan hutang BPJS Kesehatan memang masih sangat besar, dan itu hampir terjadi disetiap RS yang ada di Sulsel.

“Bukan cuman enam tapi rata-rata semua rumah sakit, jadi dari semua rumah sakit itu totalnya Rp800 miliar lebih,” kata Bachtiar usai pertemuan dengan Anggota Komisi IX DPR RI di kantor Dinkes Provinsi Sulsel, Jumat (15/11/2019).

“Yang terbesar itu rumah sakit Wahidin Sudirohusodo, kurang lebih Rp300 milliar sisanya RS di Kabupaten/Kota, bermain diantara Rp5 sampai Rp20 milliar,” sambungnya.

Selain itu, Bachtiar juga menyebut masih ada bebera RS swasta lainnya yang turut menunggak dari 106 RS yang ada di Sulsel itu.

“Itu semua yang harus diselesaikan. Jadi muda-mudahan dalam waktu dekat kita berharap kalau bisa tahun ini, atau dua bulan terakhir ini ada penyelesaian utang dari BPJS Kesehatan,” harapnya.

Untuk Kota Makassar sendiri, disebut ada sekitar 50 RS yang bermasalah.

Target peyelesaiaan sendiri, Bachtiar berharap bisa segera selai dalalam dua bulan ini. Mengingat, tanggal 1 Januari 2020 kenaikan tarif BPJS diberlakukan.

“Sebelum kenaikan satu Januari 2020 harus selesai 30 Desember. Kita berharap untuk masuk di Sulsel ini ada Rp 800 miliar lebih mohon diselesaikan paling lambat 30 Desember 2019 itu keinginan kita,” ucapnya.

alterntif text

Sementara ketua rombongan Komisi IX DPR RI, Aliyah Mustika Ilham mengatakan jika kedatangan mereka adalah untuk mendengarkan masukan secara langsung terkait keluhan masyarakat dan penyelenggara kesehatan di Sulsel untuk kemudian dijadikan dasar pada rapat kerja DPR RI nantinya.

“Mereka memberikan masukan kepada kami dan meminta seandainya leasing data itu klir kemudian menaikkan iuaran BPJS tersebut ini akan kami akomodir kepada Kementerian Kesehatan dan juga pada Kementerian Sosial dan juga Kementerian Keuangan kami akan adakan,” pungkas Aliyah.

Ia menyebut jika kenaikan BPJS ini juga turut di tolak. Namun kenaikan iuaran khusus untuk kelas I dan kelas II tetap, tetapi untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) itu akan terus di perjuangkan.

“Kami perjuangkan kemarin dan kami tetap akan menolak kenaikan tersebut dan akan dialihkan di Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN. Semoga ini bisa nanti ada jalan keluarnya dan saya yakin percaya bapak Menteri Kesehatan yang baru membuat terobosan dan memperjuangkan dan mengkomunikasikan dengan Menteri terkait. Semoga ini bisa mendapat solusi bersama demi kepentingan masyarakat Indonesia,” tutupnya.

Adapun anggota DPR RI yang hadir dalam pertemuan ini yaitu, Ashabul Kahfi (PAN), Edy Wuryanto (PDIP), M Nabiel Haroen (PDIP), Darul Sisca (Partai Golkar), Obon Tambroni (Gerindra), Ruskati Ali Baal (Gerindra), Hasnah Syam (Nasdem), Haruna (PKB), Netty Prasetiyani (PKS). (Isak Pasa’buan)

BAGIKAN:
Comments

Trending