RAPBD Pokok Makassar 2020 Dibahas Maraton, Banggar Rapat Hingga Larut Malam? | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

RAPBD Pokok Makassar 2020 Dibahas Maraton, Banggar Rapat Hingga Larut Malam?

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – DPRD Kota Makassar melalui Badan Anggaran (Banggar) menggelar rapat pembahasan anggaran hingga larut malam. Dari pantauan MakassarToday, Rabu (20/11/2019), rapat yang anggaran yang dihadiri Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), masih berlangsung hingga pukul 22.00 Wita.

Adapun pembahasan anggaran mulai berlangsung sejak Senin (18/11/2019) lalu dengan agenda awal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Pokok tahun 2020. Rapat digelar secara maraton, mulai pagi, siang hingga malam.

Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo yang dikonfirmasi tak menampik jika rapat pembahasan anggaran digelar secara maraton. Hal itu dilakukan mengingat masa waktu yang sangat mepet.

“Katanya tiga hari penuh rapatnya (KUA-PPAS), agak maraton mengigat waktu yang sempit. Ya muda-mudahan bisa secepatnya dituntaskan. Kita berharap seperti itu,” kata Rudianto Lallo.

Politisi Partai NasDem itu juga menjelaskan, alasan keterlambatan pembahasan RAPB Pokok 2020, lantaran sebelumnya terjadi masa transisi,
dikarenakan adanya pelantikan anggota dan pimpinan Dewan definitif yang baru.

alterntif text

RL, akronim namanya, juga menepis pembahasan anggaran secara cepat tidak akan maksimal. Justru, kata RL, jika RAPBD Pokok 2020 tidak dituntaskan dengan cepat, maka akan menimbulkan persoalan. Penetapan APBD 2020 akan lebih lambat.

“Kalau tafsirannya ada yang bilang ini apakah maksimal? itu subjektiflah orang menilai. Yang jelas ini harus dituntaskan sebelum tanggal 30 November 2019. Makanya kita bahas mumpung masih ada waktu kurang lebih dua Minggu,” ucapnya.

“Kalau ada pendapat yang mengatakan ini asal-asalan. Itu menurut mereka, yang jelas kami di DPR bekerja sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi kami sebagai DPRD. Yang namaya penganggaran ya harus dibahas di DPR. Kenapa baru dibahas? karena baru ada jadwal,” sambungnya.

RL memastikan penetapan itu akan dilangsungkan sebelum tanggal 30 November 2019. Pasalnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 disebut pembahasan APBD harus selesai paling tidak satu bulan sebelum tahun anggaran baru kalau tidak Bupati dan DPRD terancam tidak gajian 6 bulan.

“Muda-mudahan karena kalau tidak diketuk 30 November, ada konsekuensinya. Kita tidak mau berfikir ke arah sana karena kami yakin dan percaya ini bisa dituntaskan oleh Banggar,” tutupnya. (Isak Pasabuan)

BAGIKAN:
Comments

Trending