Diduga Banyak Fiktif, BKD Makassar Verifikasi Data Tenaga Kontrak | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Diduga Banyak Fiktif, BKD Makassar Verifikasi Data Tenaga Kontrak

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Inspektorat bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Makassar, memverifikasi data-data tenaga kontrak yang ada di lingkup Pemerintah Kota Makassar (Pemkot).

Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari permintaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Dimana gaji tenaga kontrak akan dinaikkan 50 persen dari sebelumnya.

DPRD Makassar khawatir adanya tenaga kontrak fiktif yang tercatat di data BKD. Dari 8827 data tenaga kontrak diduga ada beberapa yang tidak aktif maupun tidak berwujud alias ada nama, namun tidak terlihat rupanya.

Inspektorat Pembantu (IRBAN) III Inspektorat Kota Makassar, Widawati Said mengatakan Inspektorat dan BKD diberi waktu dua hari untuk merampungkan data-data tenaga kontrak. Khusus di sekretariat DPRD Makassar ada 135 pegawai kontrak yang akan di periksa ulang berkasnya.

“Berkas yang ditunjukan SK dari Wali Kota, bukti tabungan, serta KTP,” kata Widawati saat wawancara, Selasa (26/11/2019).

alterntif text

Widiawati menjelaskan, jika dari 135 pegawai kontrak 1 diantaranya sudah mungundurkan diri, 2 orang sakit, 5 mengikuti tugas luar, 2 orang cuti, serta ada juga tanpa keterangan.

Sementara pegawai yang tidak hadir dilokasi akan diberi kesempatan satu hari untuk menyetor berkas yang dipersyaratkan.

Lanjut, untuk mengetahui intensitas pegawai pihak inspektorat dan BKD akan berkordinasi langsung dengan Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala SKPD masing-masing. Jika ditemukan pelanggaran atau tenaga fiktif, pihak SKPD dan Kabag Keuangan akan menerima konsekuensinya.

“Mereka akan membuat surat pernyataan langsung diatas materai terkait kehadiran honorernya. Kalau kemudian hari ada sesuatu maka merekalah yang akan bertanggungjawab,” ucapnya.

Widiawati tidak memungkiri banyaknya honorer siluman yang terdaftar di SKPD. Sehingga dengan memverifikasi kembali jumlah pegawai tersebut diharapkan bisa merampingkan jumlah honorer yang tidak jelas.

“Kalau jumlahnya banyak dan tidak terlihat wujudnya kan membenani anggaran daerah,” tutupnya. (Isak Pasabuan)

BAGIKAN:
Comments

Trending