Dokter dan Guru Tak Dapat Tambahan Penghasilan Pegawai | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Dokter dan Guru Tak Dapat Tambahan Penghasilan Pegawai

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Makassar disebut tidak akan diberikan pada ASN yang berprofesi sebagai tenaga medis dan tenaga pengajar (dokter dan guru, red).

“Kalau dokter sudah ada tunjangan medik. Begitu juga dengan guru, sudah mendapatkan sertifikasi,” ucap Koordinator Banggar DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali saat di wawancara, Jumat (29/11/2019).

Wakil Ketua DPRD Makassar itu menjelaskan jika tunjangan bagi dokter dan guru sudah didapatkan pada masing-masinh profesinya.

Adapun alasan lain dokter dan guru tidak diberikan TPP karena dikhawatirkan adanya kecemburuan bagi ASN lainnya.

“Kalau guru dapat sertifikasi sebagai ASN, nanti yang lain juga akan menuntut untuk dapat sertifikasi,” kata ARA akronim namanya.

Ketua DPC Demokrat Makassar mencontohkan seperti yang terjadi di RSUD Daya dimana pegawainya telah mendapatkan tunjagan medik maka secara otomatis mereka tidak akan mendapatkan lagi TPP.

alterntif text

Pemberian TPP sendiri bagi ASN kata ARA itu berawal dari hasil konsultasi yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar di Kota Tangerang, Selasa (26/11) lalu terkait kebijakan pemerintah yang bakal mulai menerapkan TPP pada APBD tahun 2020.

ARA menyebut bahwa Kota Tangerang dengan PAD yang berjumlah Rp2 triliun sudah lama menerapkan TPP. Maka dari itu, Kota Makassar juga harus memberikan TPP kepada pegawai dilingkup Pemkot, berdasarkan Permendagri No 53 Tahun 2010, yang meajibkan pemberian TPP bagi ASN.

“Makassar Rp1,7 triliun. Jadi memang beda jauh. Tapi TPP ini wajib untuk dijalankan,” ujarnya.

Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Andi Khadijah Iriani menyampaikan Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP) akan disesuaikan dengan kinerja ASN itu sendiri.

Menurutnya, kinerja menjadi penilaian penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk mendapat TPP bagi ASN dan honorer.

“Kalau misalnya selalu terlambat absen, lambat datang, terus cepat pulang, terus kemudian mungkin kepala bagiannya, kepala bidangnya, atau kepala dinasnya kok begini kinerja dia maka tidak sesuai” katanya. (Isak Pasabuan)

BAGIKAN:
Comments

Trending