Dewan Pro-Kontra Soal Usulan Pembubaran Rumah Potong Hewan | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Dewan Pro-Kontra Soal Usulan Pembubaran Rumah Potong Hewan

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD dan Bagian Hukum Pemkot makassar yang membahas rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah (Properda) tahun 2020, Senin (2/12/2019) berlangsung alot.

Legislator yang tergabung dalam Bapemperda menunjukkan sikap pro dan kontra terkait salah satu usulan Pemkot Makassar yang ingin membubarkan Perushaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH).

Perwakilan Fraksi Demokrat bahkan dengan tegas menolak usulan pembubaran PD RPH dengan sejumlah alasan.

“Kami dari Fraksi Demokrat tidak setuju kalau mau dibubarkan itu RH, dari tahun berapa dulu itu ada RPH mungkin saya belum lahir sudah ada itu RPH, kita pikir dampak sosialnya, kalau mau dibuabarkan berapa banyak pengangguran yang akan di timbulkan. Saya tunggu kajiannyalah,” kata Legislator Fraksi Demokrat, Abdi Asmara.

Berbeda dengan pernyataan Sahruddin Said dari Fraksi PAN yang setuju dengan usulan tersebut, dengan pertimbangan RPH dalam waktu lima tahun terakhir terus merugi dan hanya membebani anggaran.

Selain itu, PD RPH juga hingga saat ini belum mengantongi sertifikasi halal dalam hal penyembelihan hewan.

alterntif text

“Saya yang pernah di Komisi B, RPH itu memang sudah harus dibubarkan. Cukup dijadikan UPTD agar kontroling langsung dari pemerintah kota jelas dan akan lebih bagus untuk peningkatan PAD kita. Lagi pula rencana membubarkan RPH itu sudah dikaji secara mendalam oleh pihak ekskitif,” ujar Ajid, sapaan akrabnya.

Hingga rapat tersebut berakhir, belum ada keputusan bulat pihak Bapemperda terkait usulan pembubaran PD RPH. Koordinator Bapemperda DPRD Kota Makassar, Erick Horas mengatakan, bahwa usulan pembubaran RPH akan diputuskan pada rapat selanjutnya, Jumat depan.

Ericik mengatakan, pihak legislatif dan eksekutif telah mengusulkan 14 poin Propemperda tahun 2020 mendatang. Sebagian kecil diantaranya masih usulan ranperda tahun 2019 yang tidak sempat dibahas dan kembali diusul pada tahun 2020.

“Ada yang kembali diusulkan karena tidak sempat selesai tahun lalu. Sementara beberapa raperda baru juga merupakan masukan dari Korsupgah KPK yang menekankan agar eksekutif dan legislatif melahirkan kebijakan dalam meningkatkan PAD Kota Makassar,” pungkas Legislator Fraksi Gerindra itu.

(Isak Pasa’buan)

BAGIKAN:
Comments

Trending