Hotel Mercure Disebut Dewan Makassar Cacat Administrasi | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Hotel Mercure Disebut Dewan Makassar Cacat Administrasi

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar melalui Komisi C bidang Pembangunan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Hotel Mercure, Jalan AP. Pettarani, Senin (2/12/2019) siang.

Sidak ini sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang menyebut Hotel Mercure tidak memiliki perijinan namun tetap menjalankan aktivitas perhotelannya. Seperti izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal).

Dalam pemeriksaan berkas surat izin, Ketua Komisi C Abdi Asmara menemukan ada kesalahan administrasi. Dimana, nama perusahaan yang dicantumkan di IMB tidak sama dengan nama pengelolah (Hotel Mercure).

“Ada temuan Kami di Hotel Mercure. Ada kesalahan administrasi, kesalahan administrasi itu ialah nama perusahaan yang dicantumkan di IMB dan izin-izin itu (Amdal Lalin dan Lingkungan) berbeda dengan nama perusahaannya,” kata Abdi.

Abdi menjelaskan, dalam proses penerbitan izin itu awalnya diajukan oleh PT. New Telkom, namun setelah terbit yang melakukan aktivitas itu PT. Graha Yasa Selaras.

alterntif text

Ketidak sesuaian antara nama perusahaan dengan pengelola ini, kata Abdi, sangat rawan terjadinya penyimpangan pajak terutama pajak hotel sebagai salah satu potensi PAD di Kota Makassar.

Selain itu, ia juga meminta agar pihak hotel segera meningkatkan Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UKL-UPL).

“Selanjutnya dampak lalu lintas (lalin) karena ini jalan Nasional, maka itu adalah kewenangan pusat. Kami juga meminta pengelola hotel mengurus secepatnya. Karena sifatnya masih dalam bentuk espose belum dalam bentuk SK,” terangnya.

Untuk itu, Komisi C akan segera mengeluarkan rekomendasi dan meminta kepada pihak Pemerintah Kota Makassar agar membantu mengurus seluruh administrasi yang dinilai cacat.

“Karena kalau ada kesalahan administrasi baru mereka melakukan aktivitas itu namanya pelanggaran. Pelanggaran dalam hal, bisa saja penggelapan pajak, kita tidak mengerti bagaimana nanti alur kasnya mereka,” tutupnya.

(Isak Pasa’buan)

BAGIKAN:
Comments

Trending