2 Lembaga Pemantau Pilkada Makassar 2020 Mendaftar di KPU | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Politik

2 Lembaga Pemantau Pilkada Makassar 2020 Mendaftar di KPU

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar mengaku sudah ada dua lembaga pemantau, yang mendaftar untuk Pilkada Makassas 2020 mendatang.

“Sudah ada dua yang daftar untuk pemantau, LSM Perak dengan KIP2D,” kata Endag Sari, Komisioner KPU Kota Makassar saat dihubungi, Selasa (3/12/2019).

Pendaftaran lembaga pemantau pemilu, pelaksana survei, dan hitung cepat diketahui dibuka secara umum pada tanggal 1 November lalu, hingga 23 Agustus 2020 mendatang.

Lanjut, Endang menyampaikan ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi oleh lembaga pemantau pemilu yaitu harus independen, mempunyai sumber dana yang jelas, terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Makassar sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.

“Masih akan diverifikasi,” ucap Endang.

Untuk mendaftar dapat dilakukan dengan mengisi formulir dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi beberapa poin seperti profil organisasi lembaga pemantau. Nama dan jumlah anggota pemantau. Alokasi anggota pemantau pemilihan per wilayah. 

alterntif text

Begitu pula rencana, jadwal kegiatan pemantau pemilihan, dan daerah yang ingin dipantau. Selain itu nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga pemantau pemilihan termasuk poin yang harus dilengkapi.

Pas foto terbaru pengurus lembaga pemantau pemilihan sebanyak dua lembar ukuran 4×6 cm. Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani ketua lembaga pemantau pemilihan. 

“Sementara untuk pendaftaran lembaga survei dan hitung cepat, wajib menyerahkan dokumen meliputi enam poin. Di antaranya harus menyerahkan sejumlah dokumen seperti rencana jadwal dan alokasi survei dan penghitungan cepat,” terangnya.

Selain menyerahkan dokumen, lembaga juga diwajibkan mengisi sejumlah pernyataan di antaranya tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilihan.

“Termasuk juga pernyataan tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data, menggunakan metode penelitian ilmiah, melaporkan metodologi pencuplikan data, sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jejak pendapat dan perhitungan cepat hasil pemilihan,” tutupnya.

(Isak Pasabuan)

BAGIKAN:
Comments

Trending