Mantan Wali Kota Makassar Jadi Saksi Kasus Korupsi Dana Hibah KPU | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Hukum & Kriminal

Mantan Wali Kota Makassar Jadi Saksi Kasus Korupsi Dana Hibah KPU

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilwali Makassar 2018 lalu, akhirnya dipenuhi mantan Wakil Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, Kamis (5/12/2019) siang.

Sebelumnya, majelis hakim sempat menunda persidangan dikarenakan Danny sempat mangkir sebanyak dua kali. Kehadiran Danny dalam sidang ini sebagai saksi.

Di depan majelis hakim (Daniel Pratu) Danny dibubuhi sejumlah pertanyaan seputar anggaran, mulai dari proses pencairan hingga temuan kejanggalan atau penyimpangan.

“Untuk proses pencairan tidak tau, saya hanya menerima dan menandatangani surat (proposal) dari KPU untuk diproses. Untuk penggunaan anggaran kami juga tidak tau karena itu tekhnis, yang saya tau kalau ada uang sisa (hibah) ya harus segera dikembalikan sesuai aturan undang-undang,” ucap politisi NasDem itu.

Danny menyampaikan mulai dari pencairan anggaran hingga penggunaan semuanya terproses oleh KPU. Apalagi saat penggunaan anggaran tersebut dirinya sempat cuti sebagai Wali Kota Makassar karena ikut dalam Pilwali 2018.

Iapun mengaku mengetahui kasus ini berdasarkan hasil audit inspektorat, namun untuk detailnya ia mengaku tidak terlalu tahu.

alterntif text

“Nah, pas selesai Pilkada saya langsung minta dan desak inspektorat untuk melakukan audit, dan hasilnya ada tahapan yang harusnya terlaksana tapi tidak dilaksanakan atau ada anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi saya bilang (ke Inspektorat) lanjutkan sesuai prosedur hukum. Tapi saya juga tidak mengatakan kalau itu (temuan inspektorat dari kegiatan KPU) adalah fiktif,” sambungnya.

Langkah Inspektorat dalam mengaudit KPU atas perintah Danny sebagai bahan LPj ke DPRD. Ia juga mengaku hanya sekali bertandatangan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). 

“Setelah itu kan saya cuti, jadi yang dua naskah bukan lagi saya yang bertandatangan,” pungkasnya.

Penyimpangan lain dalam perkara ini yakni penganggaran mobilisasi (mengangkut) kotak suara menggunakan mobil sampah, dalam hal ini Danny mengatakan bahwa sebenarnya itu sama sekali tidak ada anggaran. 

“Kalau itu tidak ada anggaran, yang bisa memerintahkan itu camat, yang punya otoritas disitu (mobil sampah),” bebernya.

Diketahui, dalam kasus ini, ada dugaan penyimpangan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar tahun anggaran 2017 dan 2018 sebesar Rp60 miliar yang diduga diselewengkan terdakwa.

(Isak Pasabuan)

BAGIKAN:
Comments

Trending