Ditolak PKS, Perubahan Status PD Pasar Dan Parkir Jadi Perseroda Tetap Disahkan - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Ditolak PKS, Perubahan Status PD Pasar dan Parkir Jadi Perseroda Tetap Disahkan

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Sebanyak 24 poin usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Makassar tahun 2020 disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar pada rapat Paripurna, Senin (9/12/2020).

Dari ke 24 poin udulan rancangan peraturan daerah (Ranperda), satu diantaranya menuai perdebatan dikalangan legislator, yakni usulan Ranperda Pendirian Perseroan Daerah (Perseroda) Pasar Makassar, diamana sebelumnya berstatus Perusahaan Daerah (PD).

Penolakan itu datang dari anggota Fraksi PKS, Yeni Rahman. Yeni menilai, perubahan status tersebut akan merugikan pedagang.

“Saya meminta untuk di poin 18 tentang Rancangan Perda Tentang Pendirian Perseroan Daerah Pasar untuk bisa ditinjau ulang dengan beberapa pertimbagan. Bahwa ketika pasar ini dikelola oleh Perseroda maka ini bisa membuat pedagang-pedagang kecil akan terbebani oleh target retribusi,” kata Yeni Rahman dalam rapat paripurna.

“Jadi saya mengusulkan sekiramya perseroda ini kita ubah menjadi Perumda (Perusahaan Umum Daerah) maknaya hampir mirip tapi ini lebih melindungi pedagag pedagang kecil,” sabungnya.

Yeni khawatir, jika PD Pasar nantinya diubah menjadi perseroda maka akan membuka peluang bagi pihak swasta untuk ikut mengelola pasar tradisional di Makassar.

Politisi PKS ini mencontohka pasar sentral dimana saat pihak swasta ikut terlibat di dalamnya maka sampai saat ini masalahnya juga belum selesai.

“Kita ketahui bersama ketika swasta terlibat maka dalam konsep mereka itu akan mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Saya sepakat jika PP Parkir jadi perseroda atau RPH jadi perseroda, tapi saya tidak sepakat jika PD Pasar menjadi perseroda,” ucapnya.

Sementar Mario David yang mewakili Komisi B bidang Ekonomi sekaligus insiator perubahan status PD Pasar mengatakan, perubahan sudah sesuai dengan petunjuk dan turunan dari
PP 54 tahun 2016 yang mewajibkan seluruh BUMD di kabupaten/Kota dan provinsi harus merubah peusahaan miliknya dengan dua hal, yang pertama Perumda dan Perseroan Terbatas Daerah.

“Dimana dalam perseroda di mungkinkan swasta ikut terlibat dalam megembangkan kekayaan milik daerah. Terkait usulan ibu Yeni untuk diubah menjadi Perumda nanti diperiode selanjutnya akan kita pertajam apakah cocok degan Perumda atau Perseroda terhadap PD Pasar,” jelas Mario.

Mario berharap, PD Pasar tetap menjadi Perseroda agar DPRD tidak lagi membuat pernyataan modal serta tidak membebani lagi APD kedepan jikalau ada investor masuk.

“Kita beharap persero kita melibatkan swasta,” harap legislator NasDem itu.

Meski ada penolakan, Ranperda tersebut tetap disahkan. Poin 18 Ranperda tentang Pendirian Perseroan Daerah Pasar disebut menjadi skala prioritas di triwulan 1. Begitu juga poin 19 tentang Ranperda Pendirian Perseroan Daerah Parkir.

(Isak Pasabuan)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending