Danny Dan Saksi Ahli Adu Argumen Di Sidang Gugatan Pembatalan SK ASN - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Hukum & Kriminal

Danny dan Saksi Ahli Adu Argumen di Sidang Gugatan Pembatalan SK ASN

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Pembatalan 1.073 Surat Keputusan (SK) yang dilakukan oleh Pj Wali Kota Makassar, M Iqbal S Suhaeb yang berbuntut gugugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, turut menyeret mantan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto.

Danny dihadirkan sebagai saksi atas gugatan eks camat, sekcam, dan lurah itu dalam sidang lanjutan di PTUN, Makassar, Selasa (14/1/2019).

Dalam proses persidagan, Danny mengaku diajukan sejumlah pertanyaan oleh kuasa hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyangkut klarifikasi perihal 39 SK yang dirinya terbitkan dulu.

“Apa benar SK saya itu ilegal? saya tidak menjawab secara rinci tapi saya menjawab ujungnya. Makassar menjadi juara 1 birokrat indonesia 2 kali berturut-turut dan terakhir menjadi juara 2. Dari 881 kriteria, salah satunya menyangkut birokrasi,” kata Danny usai persidangan di PTUN, Makassar, Selasa (14/1/2019).

Danny mengatakan bukti lain jika itu tak melanggaran aturan adalah dirinya tak sekalipun mendapat teguran dari Kemendagri lantaran melakukan pelantikan. Hal itu berbeda pada pemerintahan Pj Wali Kota Makassar.

“Pj Wali Kota sudah dua kali mendapat teguran dari Mendagri soal Disdukcapil. Berarti ada kesalahan prosedur yang mendasar. Itu saja bisa membandingkan bahwa dulu sesuai prosedur,” terangnya.

Sementara, Prof Amiruddin Ilmar yang turut hadir sebagai Saksi Ahli menyatakan bahwa rekomendasi KASN terhadap Pj Wali Kota Makassar didasarkan bahwa wali kota sebelumnya melanggar pasal 71 ayat 2.

alterntif text

“Berarti konsekuensinya batal demi hukum,” ugkapnya.

Guru besar Universitas Hasanuddin itu menilai batal demi hukum berarti keputusan yang dibuat oleh wali kota yang lama (Danny Pomanto) dianggap tidak benar dan tidak pernah ada.

“Kalau dianggap tidak pernah ada berarti proses yang dilakukan walikota yang dulu itu harus dikembalikan secara administratif,” ucapnya.

Sehingga, tidak memerlukan SK pengangkatan pelantikan baru. Sebab bila ada SK pelantikan baru maka seolah-olah SK yang lama itu sah.

“KASN tidak mempertimbangkan konsekuensi pasal 71 ayat 2 yang artinya batal demi hukum,” urainya.

Ia pun menawarkan alternatif dengan memperbaiki SK tersebut sebagai bentuk penataan pemerintahan.

“PJ Wali Kota Makassar melakukan pelantikan saja supaya perbuatan wali kota sebelumnya bisa diabsahkan, termasuk kalau sudah menggunakan uang negara. Kalau tidak ini dianggap sebagai tindakan korupsi,” cetusnya.

Dia menilai Pj Wali Kota Makassar tidak berwenang menggunakan anggaran tersebut. Terlebih mengembalikan pejabat semula dengan melakukan pelantikan baru.

“Artinya PJ Wali Kota Makassar mengakui SK yang lama, lalu apa dasar melakukan proses pelantikan. kan kontraksi,” paparnya.

Diketahui, Pasal 71 Ayat (2) melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

(Isak Pasabuan)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending