Dewan Pertanyakan Anggaran Perjalaan Dinas Penasehat Wali Kota Makassar | Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Dewan Pertanyakan Anggaran Perjalaan Dinas Penasehat Wali Kota Makassar

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar ikut angkat bicara atas keluhan Penasehat Wali Kota terhadap Badan Pemberdayan Masyarakat (BPM) Kota Makassar yang tidak membayarkan hak mereka.

Sekretaris Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar, Apiaty Kamaluddin Amin Syam, meminta agar BPM segera menyelesaikan pembayaran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Penasehat Wali Kota yang belum terbayarkan itu.

“Saran saya cepat diselesaikan, berikan informasi penyebab SPPD tidak dicairkan,” pesan. Apiaty saat ditemui di ruang Komisi A DPRD Makassar, Senin (20/1//2020).

Apiaty menjelaskan, Penasehat Wali Kota protes lantaran salah satu lembaga yang kedudukanya sama diatur dalam perwali menerima SPPD ke Denspasar Bali.

Baca Selengkapnya : Insentif Dialihkan, Penasehat Wali Kota Makassar Bakal Gigit Jari

alterntif text

Sementara dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, disebut tidak boleh dicairkan dana untuk kepentingan lembaga itu.

“Jadi dia mengatakan ada diskriminasi. Kedua harusnya kalau mau dibubarkan itu Penasehat Wali Kota, kenapa tidak diterbitkan Surat Kepututsan (SK) atau Perwali tentang pemberhentian Lembaga Permasyarakatan ini. Harusnya dicabut,” ucap Politisi Senior Golkar itu.

Istri mantan Gubernur Sulsel, HM Amin Syam itu menilai ini adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makasaar melalui BPM, pasalnya pembentukan Penasaehat Wali Kota itu berdasarkan SK dan diatur dalam Perwali, tidak dibubarkan begitu saja.

“Memang satu kesalahan besar bagi pemerintah kota melalui BPM, kenapa pada saat dibentuk Lembaga Penasehat Wali Kota itu dengan bentuk Surat Keputusuan, sementara penyampaian tentang pemberhentian atau pembubaran tidak disampaikan,” jelasnya.

Tugas Penasehat Wali Kota sendiri disebut ada tiga, yaitu mengantisipasi trafficking, mengantisiasi kekerasan dalam rumah tangga, dan kenakalan remaja.

(Isak Pasa’buan)

BAGIKAN:
Comments

Trending