Pedagang Sayur di Mamasa Tagih Janji Bupati - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

NEWS

Pedagang Sayur di Mamasa Tagih Janji Bupati

Published

on

Makassartoday.com, Mamasa – Puluhan mahasiswa dan pedagang sayur yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mamasa (AMM) menggelar aksi di Pasar Lama, Kabupaten Mamasa pada Senin (17/02/2020).

Aksi tersebut dilakukan untuk meminta kejelasan tentang nasib pedagang sayur di sekitar Pasar Lama Mamasa.

Arnol Jenderal Lapangan mengatakan, aksi tersebut untuk meminta kepada pihak pemerintah segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengantur tentang pasar.

“Perda sebagai solusi, yang dijanjikan sampai bulan November 2019 sampai saat ini belum diterbitkan,” ucap Arnol saat berorasi.

Massa menuntut pemerintah daerah Kabupaten Mamasa untuk segera menindaklanjuti kesepakatan pada 10 Juni 2019 yang lalu.

Puluhan penjual sayur juga melakukan penandatanganan pitisi yang berisi penolakan terhadap penggusuran dan menuntut agar perda segera diterbitkan.

Usai menggelar aksi di Pasar Lama, para demonstran melanjutkan aksi di gedung DPRD Kabupaten Mamasa.

Massa AMM ditemui langsung oleh DPRD Kabupaten Mamasa dan menggelar rapat dengar pendapat (RDP).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Ketua DPRD Kabupaten Mamasa Orsan Soleman mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada usulan ranperda dari Pemerintah Daerah.

“Setelah kita cek, tidak ada Ranperda Pasar yang didorong ke DPRD,” ucap Orsan.

alterntif text

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa Juan Gayang Pongtiku membenarkan hal tersebut.

“Sampai saat ini tidak ada Ranperda tentang pasar yang didorong ke DPRD,” ucap Juan Gayang.

Ketua Komisi III, DPRD Kabupaten Mamasa, Mangguali menegaskan bahwa tidak akan ada penertiban sebelum adanya peraturan yang mengantur tentang pasar.

“Secara hukum, kalau belum ada ranperda sampai saat ini tentang pasar, tidak ada juga aturan untuk pemda menertibkan pedagang kaki lima,” tegas Mangguali.

DPRD Kabupaten Mamasa menjanjikan akan segera menindaklanjuti tuntutan massa aksi untuk segera meminta ranperda dari pihak eksekutif.

Sebelumnya, pada 10 Juni 2019 yang lalu dalam surat kesepakatan yang ditandatangani Bupati Mamasa disebutkan beberapa poin,yakni:

1. Sebelum ada solusi bersama melibatkan stakeholder terkait keberadaan penjual sayur di Kabupaten Mamasa tidak akan dilakukan penggusuran dengan batasan taman kota dan jalanan.

2. Pemerintah Daerah akan mengajukan ranperda ke DPRD Kabupaten Mamasa paling lambat bulan November 2019.

3. Jika peraturan tentang pasar belum selesai maka akan dibuatkan Peraturan Bupati (Perbub).

(Erianto)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending