Gara-gara PSBB, Tensi Politik Memanas Di Makassar - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Politik

Gara-gara PSBB, Tensi Politik Memanas di Makassar

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota Makassar memicu tensi politik di lembaga DPRD Kota Makassar. Sebagian legislator menilai penerapan PSBB di bawah kendali Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb tidak berjalan sesuai rencana.

Salah satu yang dipersoalkan adalah keterlambatan pendistibusian sembako kepada warga terdampak pandemi Covid-19. Bahkan sampai hari ini, dilaporkan jumlah sembako yang terdistribusi belum mencapai 50 persen dari 60 ribu paket sembako yang disiapkan. Melihat kondisi itu, mayoritas legislator mendorong dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 untuk lebih jauh mengawasi penerapan PSBB.

Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) mengatakan, pembentukan Pansus Covid-19 mulai diajukan pada Selasa (12/5/2020), pekan depan. Langkah itu diambil pihaknya, mengingat selama ini Pemkot Makassar kurang transparan dalam mengelola anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19.

“Selasa pekan depan kita mulai bahas. Mayoritas fraksi sudah sepakat agar dibentuk Pansus. Selama ini banyak kebijakan yang diambil sendiri pihak eksekutif, termasuk penggunaan anggaran itu yang kami anggap belum transparan. Pansus itu nantinya melahirkan rekomendasi terkait krbijakan yang telah diambil para pejabat yang terlibat,” jelas legislator Fraksi Demokrat itu, Rabu (6/5/2020).

ARA juga mengemukakan perlunya evaluasi terhadap kebijakan PSBB terkait pelaksanaan salat tawarih di masjid. Ia berpendapat, potensi penyebaran virus Corona lebih tinggi terjadi di pasar dan kantor bank dibanding masjid.

alterntif text

“Di masjid dilarang? padahal orang masuk di msjid harus bersih, masjid tempat suci. Sementara pasar dan bank lebih tinggi risiko penyebaran virus Corona. Kita minta itu dievaluasi, apalagi banyak jemaah yang mulai resah. Kita minta pelaksaan tarawih dibolehkan dengan mengacu pada protokler Covid-19,” pintanya.

Baca Juag : Social Engineering jadi Alasan Perpanjangan PSBB di Makassar

Terpisah Ketua Komisi B bidang Kesra DPRD Kota Makassar, Abd Wahab Tahir mengaku pihaknya tak pernah dilibatkan dalam rapat evaluasi PSBB. Namun ia tak jadi soal renacan perpanjangan PSBB, sepanjang memperhatikan dampak sosial dan ekonomi masyarkat.

“Kami tidak pernah tahu itu ada rapat. Ini bukan masalah setuju tidak setuju, tapi bagaiman pemerintah ini bisa memenuhi kebutuhan warganya. Masalah sembako saja belum selesai. Makanya kita minta tidak boleh diperpanjang selama sembako ini belum diselesaikan,” tegas Wahab.

Legislator Fraksi Golkar itu juga mendorong dibentuknya Pansus Covid-19 untuk mengkaji kebijakan-kebijakan yang telah diambil pejabat Pemkot Makassar.

“Kami Fraksi Golkar sepakat untuk bentuk Pansus dan mayoritas fraksi lain juga mendorong itu. Kami ingin agar penerapan PSBB ini berjalan sesuai rencana, transparan dan betul-betul memperhatikan dampak sosial dan ekonomi warga kita,” pungkasnya.

(Riel)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending