Rawan Korupsi, Pemkot Makassar Didesak Publikasikan Laporan Anggaran Covid-19 - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Rawan Korupsi, Pemkot Makassar Didesak Publikasikan Laporan Anggaran Covid-19

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Penggunaan anggaran penangnan Covid-19 oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali menuai sorotan. Kali ini datang dari Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia.

Direktur Kopel Indonesia, Anwar Razak mengatakan, penggunaan laporan penggunaan anggaran penangnan Covid-19 oleh Pemkot Makassar tidak berjalan transparan.

Laporan yang diterima pihaknya menyebut, nilai anggaran penanganan Covid-19 hasil refocusing APBD mencapai Rp700 miliar, namun realisasinya hanya dikisaran Rp300 milliar. Bahkan dari laporan terakhir sisa anggaran penanganan Covid-19, tinggal Rp190 milliar saja.

“Kenapa seperti itu? Karena memang tidak ada APBD penyesuaian, seandainya sudah ada APBD penyesuain itu angkanya jelas karena sudah direalokasi atau refocusing. Nah Realokasi itu berapa jumlahnya untuk Covid-19, ini yang tidak jelas ke publik” kata Anwar pada Makassartoday.com, Minggu (10/5/2020).

“Saya juga tidak tahu berapa sebenarnya (anggaran), jangan-jangan belum ada. Jangan-jangan selama ini bantuan yang disalurakan itu bantuan pusat atau bantuan provinsi,” sambungnya.

Anwar juga mempertanyakan atas dasar apa Pemkot Makassar mengeluarkan anggaran belanja yang menurutnya tidak melalui prosedur, yakni penyesuaian APBD sebelum dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Pihaknya khawatir pengeluaran anggaran penanganan Covid-19 terjadi di luar kendali, lantaran tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga berpotensi terjadi tindak pidana korupsi.

“Perppu yang dikeluarkan Presiden Nomor 1 tahun 2020 menjelaskan kalau keuangan untuk Covid-19 itu bisa tidak dianggap sebagai kerugian negara. Padahal tidak bisa dianggap seperti itu. Masa uang dikeluarkan tidak ada aturannya. Kalau dianggap tidak merugikan negara maka rawan dikorupsi,” sebutnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak laporan penggunaan anggaran penangnan Covid-19 dapat dipublikasi secara luas melalui website resmi Pemkot Makassar agar mudah diakses masyarakat.

alterntif text

“Laporannya harus kelihatan kalau dana Covid-19 itu berapa dan apa jenis belanjanya. Misalnya sembako, ini semua harus dipublikasikan,” pintanya.

Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb mengaku telah menerima Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat. Hanya saja Iqbal tak menyebut besarannya.

“Sudah ada, sejak awal kita sudah masukkan anggaran refocusing. Tapi saya tidak tau datanya (besaran anggarannya),” jawab Iqbal, singkat.

Sebelumnya, sorotan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 juga disuarakan Koordinator Badan Anggaran DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali.

Ia sebelumnya mengaku jika data yang diterima pihaknya baru sebatas laporan Biaya Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp30 milliar serta Dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SIlPA) tahun 2019 sebesar Rp143 milliar.

“Belum ada masuk datanya ke kami, Rp30 milliar memang sudah disampaikan sama SILPA Rp143 milliar. Kami sudah minta datanya, belum ada, apa saja yang sudah dibelanjakan. Kami harus tahu karena anda membelanjakan ini, SK parsial namanya, anda membelanjakan pakai dana parsial, dana BTT,” ucap ARA, sapan akrabnya.

Pihaknya juga mendapat laporan bahwa Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar takut membelanjakan anggaran yang telah dialokasikan akibat melonjaknya harga Alat Pelindung Diri (APD).

“Bagaiman mau Rp443 miliar, mohon maaf tidak masuk akal. yang 143 milliar dan 30 milliar saja belum habis, malah saya dengar Dinkes takut membelanjakan yang Rp143 miliar itu karena apa? harga APD tiba-tiba membengkak tiba-tiba ini ketakutan, coba tanyakan ke Dinkes, ada informasi seperti itu,” tutup Wakil Ketua DPRD Makassar itu.

Sementara Dinkes Makassar per 29 April lalu mengaku baru membelanjakan Rp5 miliar dari total anggarab Rp26 milliar yang dikelola Dinkes untuk pemagnam Covid-19. Anggaran Rp5 miliar itu digunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), Rapid Test, dan Masker.

“Rp5 miliar sudah cair karena barangnya sudah ada. Seperti Rapid Test sudah ada tujuh ribuan,” ungkap Kepala Dinkes Kota Makassar, Naisyah Tun Azikin, belum lama ini.

(Isak Pasabuan)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending