Pilkada Serentak Ditunda, KPU Tetap Tutup Jalur Perseorangan - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Politik

Pilkada Serentak Ditunda, KPU Tetap Tutup Jalur Perseorangan

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Farid Wajdi mengatakan tidak akan ada lagi jalur perseorangan atau jalur independen meski tahapan Pilkda Serentak 2020 ditunda dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Hal itu, kata dia, mengacu pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2020 terkait Pemilihan Kepala Daerah Serentak.

“Kalau kita berdasarkan PKPU tahapan nomor 6 tahun 2011 kemarin belum ada kajian terkait itu karena pendaftarannya sudah lewat. Kan regulatif, tapi saya tidak bisa dulu komentar. Biasanya tidak, tapikan kita harus tunggu regulasi tahapan, inikan akan direvisi kembali karena penundaan,” kata Farid pada Makassartoday.com, Selasa (12/5/2020).

Tahapan lanjutan dijadwalkan akan dimulai pada bulan Desember mendatang berdasarkan Perppu.

Lanjut Farid, bahwa KPU Makassar telah menggunakan anggaran hibah dari Pemkot Makassar sebesar Rp4 milliar dari dua kali tahap penerimaan. Saat ini pihaknya disebut sedang menyusun penggunaan anggaran tersebut.

Adapun peruntukan anggaran Rp4 milliar itu digunakan untuk 1 bulan honor PPK dan sosialisasi serta tahapan Pilkada lainnya yang telah dilakukan KPU Makassar sebelumnya.

“Realisasi anggaran itu kita telah gunakan Rp4 milliar lebih itu sudah kita belanjakan, saat ini kami sedang menyusun laporan penggunaan anggaran. Jadi sampai saat ini tidak ada perintah untuk sejak dari kemarin tidak ada lagi belanja-belanja baru. April kami hanya fokus menyusun realisasi anggaran. Anggaran pilkada itu berhenti sama sekali, kami tidak ada belanja-belanja kegiatan,” jelasnya.

Berikut rincian empat tahapan Pilkada yang ditunda pelaksanaannya:

1. Pelantikan PPS 22 Maret 2020 dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara: 23 Maret s.d. 23 November 2020, dengan ketentuan:

a. Dalam hal PPS sudah dilantik masa kerjanya ditunda;

b. Dalam hal PPS akan dilantik, dalam pelaksanaannya harus berkordinasi pihak terkait (pemerintah daerah dan kepolisian setempat).

2. Verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, yang terdiri dari:

alterntif text

a. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wa1i Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS: 26 Maret 2020 s.d. 2 April 2020;

b. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020;

c. Rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan: 16 April 2020 s.d. 22 April 2020;

d. Rekapitulasi dukungan di tingkat kabupaten/kota: 23 April 2020 s.d. 24 April 2020;

e. Rekapitulasi dukungan di tingkat provinsi: 25 April 2020 s.d. 26 April 2020;

f. Pemberitahuan hasil rekapitulasi dukungan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota: 27 April 2020 s.d. 28 April 2020;

g. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota: 29 April 2020 s.d. 1 Mei 2020;

h. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan: 29 April 2020 s.d. 2 Mei 2020;

i. Verifikasi administrasi dan kegandaaan dokumen dukungan perbaikan: 1 Mei 2020 s.d. 9 Mei 2020;

j. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU provinsi kepada KPU kabupaten/kota: 10 Mei 2020 s.d. 12 Mei 2020;

k. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS: 13 Mei 2020 s.d. 15 Mei 2020;

I. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan: 13 Mei 2020 s.d. 21 Mei 2020;

m. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan: 22 Mei 2020 s.d. 24 Mei 2020;

n. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota: 25 Mei 2020 s.d. 26 Mei 2020;

o. Rekapitulasi dukungan hasil perbaikan di tingkat provinsi: 27 Mei 2020 s.d. 28 Mei 2020.

3. Pembentukan PPDP: 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan masa kerja PPDP: 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020.

4. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari:

a. Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 s.d 17 April 2020;

b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d 17 Mei 2020.

(Isak Pasabuan)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending