Yusran Sebut Revisi Perwali PSBB Masih Dalam Proses - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Yusran Sebut Revisi Perwali PSBB Masih Dalam Proses

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf mengatakan akan merevisi kembali Peraturan Wali Kota (Perwali) PSBB mengingat saat ini aktivitas warga perlahan sudah mulai kembali normal.

“Tentu kan ada konsekuensi SOP atau konsekuensi ada pasal yang diatur, tapi sekali lagi itu masih proses,” jelas Yusran saat di wawancara, Kamis (14/5/2020).

Saat ditanyai terkait kegiatan keagaaman seperti tarawih dan kegaiatan lainnya menjelang lebaran, mengingat toko-toko sudah mulai kembali beroperasi Yusran mengku masih sementara berkoordinasi dengan forkopimda.

“Tadi malam kita sudah bahas dengan forkopimda tapi baru diskusi awal. Itu akan didiskusikan khusus, jadi kita belum bisa mengambil keputusan. Diskusi khusus itu,” jelas Yusran.

“Tapi itu sudah kita pertimbangkan termasuk antisipasi shalat id tapi belum ada keputusan, kita sudah bahas semalam jadi mungkin satu dua hari lah baru bisa beri komentar. Masalah yang sangat kompleks jadi tidak bisa gegabah mengambil keputusan apalagi terkait agama,” tambahnya.

Lanjutnya, bahwa dalam waktu dekat Pemkot Makassar akan melakukan rapid test massal kembali melalui RT/RW. Ia pun mengaku telah mengumpulkan para Camat dengan Dinas Kesehatan untuk membahas masalah tersebut.

alterntif text

Waktunya sendiri dikatakan paling lambat dua tiga hari kedepan sudah dimulai. Langkah ini juga dilakukan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 agar warga kembali bebas beraktivitas.

“Intinya, kita cari pembawa supaya kita bebas beraktifitas. Kedua ekononi tidak bergerak makanya kita rapid massal kalau asumsi kita sudah di dapat semua yang pembawa, sudah enak,” kuncinya.

Terpisah, Ketua Komusi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Makassar, William Lauren mengatakan bahwa dalam Perwali ada sejumlah poin-poin yang sudah harus diperbaiki, salah satunya pasal yang tidak memuat aturan secara detail.

“Kalau di revisi boleh. Yang masalah inikan regulasi teknis yang tidak diatur,” kata William saat ditemui di gedung DPRD Makassar, Kamis (14/5/2020).

Lanjut, dalam penerapan PSBB sendiri, William berpendapat bahwa toko-toko bisa beroperasi namun tetap dalam pengawasan pemerintah setempat, misalkan lurah atau camat.

Alasan William adalah untuk menghindari adanya perselisihan dan tidak ada lagi toko yang dikecualikan.

“Hal-hal begitu kan harus diperincikan, sedangkan di perwali itu tidak ada diatur seperti itu,” ungkapnya.

Anggota Fraksi PDIP itu menambahkan, Perwali sendiri tidak memiliki kekutan dalam penindakan, karena tidak adanya otoritas penuh Pemerintah Kota (Pemkot).

“Tapi persoalan ini memang karena program. Apapun kalau tanpa dibarengi kesadaran masyarakat pasti tidak akan berhasil,” ungkapnya.

(Isak Pasabuan)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending