Surat Ederan Terbit, Larangan Parkir Di Balaikota Makassar Mulai Berlaku 2 Juni - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Surat Ederan Terbit, Larangan Parkir di Balaikota Makassar Mulai Berlaku 2 Juni

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menerbitka Surat Edaran Wali Kota tentang Sosialisasi, Pengawasan dan Penindakan Pengaturan Area Parkir Balaikota. Surat Edran ini diterbitkan menyusul relokasi parkir kendaraan pegawai Pemkot Makassar dari area Balaikota ke Karebosi Link (Karling) dan Kanrerong.

“Hal Ini kita lakukan sebagai upaya menciptakan keamanan, kenyamanan, dan memberikan citra estetika yang menarik, tertib dan teratur terkait perparkiran di Balaikota Makassar. Hal tersebut sesuai hasil kajian analisa parkir berupa site plan parkir,” kata Pj Wali Kota Makassar Yusran Jusuf, Senin (25/5/2020).

Ada pun area parkir Balaikota, kata Yusran, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas atau yang dipergunakan Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, Forkopimda, pejabat esolon II, serta para kepala bagian dan sekretaris dinas atau badan.

Seluruh pejabat maupun staf tidak diperkenankan lagi untuk melakukan parkir di bahu Jalan Slamet Riyadi (sebelah barat kantor balaikota). Sementara untuk Jalan Balaikota hanya diperkenankan bagi kendaraan roda empat satu jalur.

alterntif text

Setidaknya, ada tiga point besar yang di atur pada surat edaran bernomor, 550/194/S.Edar/Dishub V/2020 per tanggal 22 Mei 2020 itu. Mulai dari tahap sosialisasi, tahap pengawasan, dan tahap penindakan.

Baca Juga : Parkiran Balaikota Bakal Pindah ke Karlink, Pegawai Dijemput Bus

Tahap sosialisasi dan simulasi akan dilaksanakan pada 27 Mei sampai 1 Juni 2020. Sedangkan tanggal 2 Juni sudah mulai dilakukan penindakan berupa pengembokan kendaraan dinas yang terparkir di area yang dilarang atau tidak sesuai site plan area parkir yang telah ditentukan.

“Site plan parkir ini tidak berlaku sementara hanya jika ada kegiatan besar yang melibatkan seluruh pejabat pemerintah kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan masyarakat umum,” pungkas Yusran.

Ada pun camat dan pejabat yang berkantor di luar Balikota akan disiapkan area parkir khusus. Sedangkan pejabat yang diperbolehkan parkir di dalam balikota akan diberi kartu parkir (sticker). Setiap tamu, hanya diperbolehkan menurunkan penumpang di Balaikota, selanjutnya kendaraan akan diarahkan ke Karlink atau Kanrerong.

(*/foto: istimewa/pical)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending