Kapan Makassar Terapkan Status New Normal? - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Kapan Makassar Terapkan Status New Normal?

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengaku sejauh ini belum mendapat izin menerapkan kebijakan new normal atau pelonggaran aktivitas produktif dalam protokol kesehatan.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Makassar, Ismail Hajiali mengatakan, sepanjang status new normal belum diberikan maka aktivitas ekonomi yang sifatnya mengumpulkan orang banyak juga tidak dibolehkan.

Satus new normal, kata dia, ditetapkan oleh pemerintah pusat dan akan diketahui pada 6 Juni mendatang.

“Kita menunggu sampai tanggal 6 Juni keputusannya. Karena standarnya new normal baru aktivitas ekonomi dilonggarkan,” jelas Ismail yang juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Makassar itu, Senin (1/6/2020).

Sebelumnya Pemkot Makassar telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebanyak dua tahapan. Pasca PSBB tahap kedua, Pj Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf menyampaikan rencana penerapan new normal dengan mengacu pada Peraturan Walikota (Perwali) tentang Protokoler Kesehatan.

Perwali tersebut memuat sejumlah pasal yang sifatnya melonggarkan aktivitas ekonomi, termasuk keagamaan. Namun selang beberapa hari, pemerintah pusat mengeluarkan pernyataan bahwa Kota Makassar belum memenuhi syarat status new normal.

“Kalau syarat Bappenas saya lihat kita (Makassar) belum mencapai ke sana,” kata Yusran Jusuf di Posko Gugus Tugas Covid-19, Kamis (28/5/2020) lalu.

Kota Makassar sendiri diketahui masih memiliki kasus yang dinilai cukup tinggi, yakni masih di atas satu angka, dimana kasus Covid-19 ini terus ditemukan dan ditangani.

“Penerapannya harus RO-nya di bawah 1, nah kita ini masih 1,3. Jadi kita harus intens lagi ditemukan (kasus Covid-19), hasil investigasi pusat, Makassar belum bisa terapkan,” jelas Yusran.

Sambungnya, bahwa potokol tatanan normal baru tersebut baru akan diuji coba dibeberapa provinsi dan kabupatan/kota yang memiliki R0 di bawah angka satu.

Meski demikian, Pemkot Makassar tetap mengacu pada Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Protokol Kesehatan yang baru saja ditetapkan pasca keluarnya Perwali Nomor 22 tahun 2020.

“Kita tetap mengacu pada Perwali Protokol Kesehatan yang baru kita keluarkan itu dan penerapan tatanan baru atau new normal nanti berbasis kearifan lokal,” pungkasnya.

Dengan begitu, aktivitas ekonomi di kota Makassar juga kembali terdampak, khususnya pusat perbelanjaan atau mal.

Ismail menyambung, agar pihak manajemen mal bisa mematuhi hasil keputusan rapat bersama Forkompimda Sulsel, beberapa waktu lalu.

“Kalau ada yang buka itu berarti tidak taat, tidak patuh,” sambungnya.

Adapun mal yang tetap ngotot beroperasi, kata Ismail,akan ditindak oleh aparat kemanan. Meski secara detail ia enggan menjelaskan dalil hukum yang akan diterapkan untuk menindak.

“Pihak keamanan akan bertindak kalau tidak mematuhi protokol kesehatan apalagi belum (diizinkan) buka,” terang Ismail.

Ia pun menyampaikan bahwa keputusan gubernur adalah merupakan keputusan Pemerintah Kota Makassar juga. Untuk itu ia meminta segala pihak agar tidak memperdebatkan antara Pemerintah Provensi dan Pemerintah Kota Makassar.

Sementara, General Manager (GM) Mal Phinisi Point (Pipo), Anggraini saat di konfirmasi mengaku pihaknya akan mengikut apa keputusan pemerintah. Pihaknya juga telah menerima imbauan bahwa penutupan mal diperpanjang hingga 7 Juni.

“Kalo kami ikut pada aturan pemerintah, karena kami nggak mau keadaan bertambah parah dengan bukanya mal,” pesannya.

(Isak Pasabuan)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending