Dewan Masih Kaji Usulan Pembubaran Rumah Potong Hewan - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

NEWS

Dewan Masih Kaji Usulan Pembubaran Rumah Potong Hewan

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Usulan Pembubaran Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) masih menunggu hasil kajian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar.

Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar, Willaim Laurin mengatakan, beberapa agenda baru akan kembali diekspose pekan depan, termasuk nasib PD RPH.

Meski sempat molor, usulan ini kembali mencuat lantaran ada opsi dimana RPH yang saat ini berstatus PD bakal diserahkan ke Dinas Peternakan dan Perikanan untuk menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

“Jadi ada UPTD di situ untuk pendapatannya. Nah ini yang nanti dibahas, jadi itu pertimbangannya di mana nanti yang kuat, kalau memang masih bisa dipertahankan yah kita pertahankan,” ungkapnya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu mengaku pembubaran PD RPH memang membutuhkan kajian mengingat PD RPH sendiri memiliki kendala teknis yang cukup kompleks.

Meski PD tersebut masih dibutuhkan, namun menurutnya, tidak ada jaminan PD RPH dapat bekerja maksimal, apalagi sampai hari ini pihak direksi belum mampu mendapatkan legitimasi label halal dari MUI.

“Nah inikan ada beberapa faktor yang harus dilakukan. Maksudnya jaminannya begini, ambillah sertifikat halal dari MUI, itukan belum selesai, jadi bagaimana kita mau tekankan ke masyarakat kalau RPH ini sudah berstandar halal sementara sertifikat saja tidak punya,” katanya.

“Jadi ada pengecualian misalnya bisa dipertahankan tapi ada beberapa faktor yang harus dipenuhi yaitu komitmen, misalnya segera melakukan sertifikasi halal,” tambahnya.

Kendala lainnya, kata dia, ada pada legalitas aset yang juga masih belum rampung. Hal ini juga perlu dilaporkan untuk menjadi pertimbangan nantinya.

Dia memastikan PD RPH bakal diselesaikan bersama dengan status perusda yang akan dialihkan ke status perumda dalam beberapa pekan ke depan.

“Inikan dibentuk dengan perda jadi harus dibubarkan dengan perda, kita masih dipersuratan, jadi ketika ada pembubaran ini diajukan dulu ke Bapemperda baru digodok, baru kita bicarakan internal, diekspose kenapa dibububarkan, apa alasannya,” kuncinya.

(Isak Pasa’buan)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending