Anggaran Penanganan Covid-19 Belum Terserap 100 Persen - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

Sulsel

Anggaran Penanganan Covid-19 Belum Terserap 100 Persen

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terkait soal transparansi anggaran Covid-19 di Kota Makassar mendapat tanggapan langsung dari pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Dalam hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Rahmat Mappatoba menjelaskan khusus di Kota Makassar ini telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp236 miliar untuk penanganan Covid-19.

Anggaran ini dikhususkan untuk tiga leading SKPD yakni Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar.

Khusus untuk Dinkes pihaknya sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 26 Miliar. Sedangkan, untuk BPBD sebesar Rp7,8 Miliar. Khusus untuk Dinsos sudah dialokasikan sebesar Rp52 Miliar.

Dibeberapa SKPD ini, kata Rahmat telah menyampaikan laporan penggunaan anggaran ini meskipun memang belum 100 persen secara keseluruhan.

Misalnya, untuk Dinkes telah dialokasikan anggaran sebesar Rp26 miliar. Anggaran untuk Dinkes tersebut mencakup seluruh Puskesmas dan RSUD Daya.

“Contoh Dinas Kesehatan itu, penyerapannya belum maksimal. Di Dinas Sosial penyerapannya, kalau tidak salah baru Rp24 Miliar dari total anggaran yang ada sebesar Rp52 Miliar. Di BPBD sudah hampir 90% ke atas untuk penyerapan yang Rp 4 Miliar tadi. Diluar tambahan yang Rp3,8 Miliar. Dan BPBD termasuk didalamnya Satpol-PP, Damkar, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Makassar,” beber Rahmat.

alterntif text

Terkait dengan alokasi anggaran Rp749 miliar, Rahmat mengungkapkan, anggaran tersebut merupakan awal kesiapan Pemkot Makassar dengan estimasi pemakaian hingga bulan Oktober 2020 mendatang.

“Saya kira inilah dari awal merupakan kesiapan kita terkait dengan penanganan Covid ini dimana aspek kebutuhan yang kita estimasi sampai bulan oktober. Ini sejalan dengan surat Mendagri Nomor 404 kemarin yang kita laksanakan sekarang dengan adanya SKB dua menteri, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Sejalan dengan itu, keadaan anggaran yang notabenenya tidak sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini. Baik itu dari pusat maupun PAD dari Kota Makassar,” ujarnya.

Rahmat menjelaskan, pada prinsipnya Pemerintah Kota Makassar sangat terbuka untuk pola penganggaran khususnya untuk penanganan Covid-19 ini.

Namun, pihaknya juga berharap agar masing- masing SKPD ini memaksimalkan penganggaran yang ada.Ia menekankan untuk penggunaan dana Covid-19 tergatung kebutuhan masing-masing leading SKPD.

“Jadi penggunaan anggaran Covid ini tergantung proposal dari masing-masing SKPD. Jadi, belum terserap keseluruhan, ada beberapa item penggaran yang sudah kita alokasikan ke tiga SKPD ini belum terserap keseluruhan,” jelasnya.

Selama pandemi ini juga, pihaknya senantiasa melakukan kordinasi dengan APIP (Aparatur Pengawas Intern Pemerintah) begitu juga dengan BPKP dan Jaksa Pengacara Negara (JPN).

“Terkait dengan pola penganggaran, khususnya untuk Covid ini. Dan ini juga merupakan arahan Bapak Pimpinan, supaya meminimalisir kesalahan dalam rangka pola penganggaran kita,” pungkas Rahmat.

(**)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending