Ribuan Pekerja Usaha Hiburan Di Makassar Minta Jaminan Hidup - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

BISNIS

Ribuan Pekerja Usaha Hiburan di Makassar Minta Jaminan Hidup

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Nasib ribuan pekerja di sektor pariwisata (usaha hiburan) hingga kini belum jelas. Mereka terpaksa meninggalkan mata pencaharian sejak Maret lalu lantaran pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama dua tahap.

Meski PSBB telah lama berakhir, namun belum ada kejelasan kapan mereka bisa kembali bekerja. Dinas Pariwisata (Dispar) sebagai leading sektor usaha hiburan mengaku masih menunggu keputusan pemerintah pusat.

Badan Pengurus Asosisasi Usaha Hiburan Makassar (AUHM) mengatakan, jumlah pekerja sektor hiburan yang dirumahkan sejak Maret lalu berjumlah kurang lebih 5.000 orang. Mereka bekerja sebagai karyawan usaha hiburan, rumah bernyanyi keluarga, karooke umum/ekslusife, cafe and resto, pub dan bar.

Ketua AUHM, Zulkarnain Ali Naru berharap ada perhatian khusus dari pemerintah terhadap kelangsungan hidup para pekerja sektor hiburan.

“Ini yang perlu dipikirkan dulu oleh Pemkot Makassar. Bagaimanapun, mereka kini butuhkan jaminan hidup, bukan janji-janji buta dan ‘bualan’ konyol melalui program ini atau program itu,” ucapnya.

Selain itu, ada ratusan pengusaha sektor hiburan juga kini resah karena tidak ada kepastian dan solusi dari Pemkot Makassar. Padahal pihaknya telah mempersiapkan protokol kesehatan yang akan diterapkan untuk tiga unsur terkait, yakni bagi para pengusaha, pengelola dan konsumen usaha-usaha hiburan.

“Kami telah menyusun protokol kesehatan, kemarin juga kami telah melakukan simulasi penanganan dan persiapan new normal yang diwacanakan Pemkot Makassar,” katanya.

“Kalau persiapan pembukaan, jauh-jauh hari sudah kami siapkan dan seluruh usaha hiburan telah melengkapi semua aturan yang telah ditetapkan, baik berdasarkan Perwali Makassar nomor 31 maupun ketentuan yang dimaksud peraturan menteri kesehatan RI,” sambungnya.

Diketahui, sektor pariwisata usaha hiburan kota Makassar termasuk salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak usaha hiburan diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2018 pengganti Perda Nomor 3 Tahun 2010 yang dihapus Kementerian Dalam Negeri.

(Isak Pasabuan/foto: ist)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending