Anggaran Penanganan Covid-19 Dinilai Tak Transparan, Ini Tanggapan Rudy - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

NEWS

Anggaran Penanganan Covid-19 Dinilai Tak Transparan, Ini Tanggapan Rudy

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menekankan adanya transparansi penggunaan anggaran dalam penangan Covid-19 di kota Makassar.

Rudy beranggapan, anggaran penanganan Covid-19 yang terealisasi di sejumlah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), wajib dipertanggungjawabkan ke masyarakat.

“Kemarin saya sudah sampaikan, saya ketemu teman-teman dewan, saya sudah sampaikan bahwa tranparansi akan kita utamakan. Ini pake uang rakyat, rakyat harus tau seperti apa ini anggaran,” tegas Rudy saat di wawancara, Selasa (30/6/2020).

Anggaran penangangan Covid-19 yang mencapai milliaran rupiah itu, disebut Rudy, masih ia pelajari dan belum ia ketahui berapa detailnya. Pasalnya ia baru saja dilantik lima hari yang lalu.

Untuk itu, dia menyebut tak ingin terburu-buru untuk mengevaluasi kepala OPD yang dinilai tidak transparan dalam membelanjakan anggaran daerah.

“Kadisnya dievaluasi dulu, kita lihat dulu, kita akan suruh dulu ia bekerja, jangan terlalu cepat selalu copot. Kasian juga. Suruh kerja dulu, kalau suruh dikerja baru berkali kali mogok baru kita ganti mobil. Ia toh, jadi kalau tidak bisa jalan mogok jangan. Lihat dulu bisa diperbaiki gak?,” pungkasnya.

Ia pun mengatakan dalam proses evaluasi anggaran nantinya akan melibatkan pihak inspektorat.

“Supaya masyarakat tahu dipakai apa itu duit,” pungkasnya.

Sekedar diketahui, salah satu pos angaran yang paling disoroti saat ini adalah Bantuan Sosial (Bansos) di Dinas Sosial (Dinsos) kota Makassar yang mencapai Rp28 milliar dari Rp42 miliar di parsial pertama. Dinsos kemudian kembali mendapatkan tambahan anggaran Rp10 miliar pada parsial kedua, atau kurang lebih Rp52 miliar jika ditotal secara keseluruhan.

Dinas lain pun seperti BPBD mendapat anggaran sebanyak Rp4 milliar, Dinkes Rp26 milliar, dan terakhir untuk Polrestabes Makassar sebanyak Rp830 juta.

Ketua Komisi D DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir dalam wawancara sebelumnya mempertanyakan transparansi dari Dinsos Makassar terkait anggaran Bansos.

“Belum ada penyampaian di Banggar soal itu. Kalau pencapaian dari Rp42 miliar tambah10 mikuar kurang lebih Rp52 miliar. Tapi yang baru terealisasi kurang lebih hanya Rp24 miliar untuk pengadaan paket sembako dan pembagian paket sembako,” kata Wahab.

Wahab juga mengaku sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan laporan terkait rincian anggaran tersebut dari Dinsos Makassar.

(Isak Pasabuan)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending