Loloskan Jenazah Covid-19, Dirut RSUD Daya Makassar Dicopot - Makassar Today
Connect with us
alterntif text

NEWS

Loloskan Jenazah Covid-19, Dirut RSUD Daya Makassar Dicopot

Published

on

Makassartoday.com, Makassar – Kabar pencopotan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya Kota Makassar, dr Ardin Sani oleh Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin turut dibernarkan oleh Humas RSUD Daya.

Humas RSUD Daya Kota Makassar, Wisnu Maulana saat dikonfirmasi menyebut telah keluar sejak tanggal 29 Juni 2020 kemarin.

“Suratnya baru diantar tadi. tetapi suratnya tanggal 29 Juni, kemarin,” ungkap Wisnu saat di wawancara melalui telepon, Selasa (30/6/2020).

Adapun isi surat tersebut Wisnu menegaskan bahwa bukan pencopotan melainkan hanya pemberhentian sementara. Ia pun mengaku kaget pasalnya pemberhentian Dirut RSUD Kota Makassar itu terbilang mendadak.

“Dia bilang cuman pemberhentian sementara. Tidak ada alasan,” pungkasnya.

Sementara penggantinya, dr Ardin Sani sebagai Dirut RSUD Daya Makassar saat itu adalah Wakil Direktur II, drg Hasni.

“Dia Pelaksana harian (Plh) satu Minggu di kasih waktu, sampai tanggal 6 Juli,” pungkasnya.

Belum ada pernyataan resmi terkait alasan pencocpotan Dirut RSUD Daya Makassar itu. Namun dari kabar yang beredar. Ia dicopot lantaran melakukan pembiaran pengambilan jenazah berstatus positif Covid-19 oleh pihak keluarga pada hari Sabtu (27/6/2020) lalu.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Asisten Pemerintahan yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Disiplin Gugus Tugas Covid-19 Makassar, Sabri ikut memberikan klarifikasi.

“Keputusan ini diambil oleh Pak Wali setelah melalui pertimbangan yang matang, dimana protokol kesehatan yang berlaku hukumnya wajib untuk ditegakkan ditengah masyarakat. Apalagi saat ini pandemi Covid-19 di Makassar semakin hari semakin meningkat,” kata Sabri dalam rilisnya.

Menurut Sabri, kebijakan ini sebagai penegasan bahwa upaya mengambil jenazah yang berstatus positif Covid-19 itu sangat tidak di tolerir, sekalipun ada alasan-alasan teknis yang disampaikan oleh pihak keluarga bersangkutan.

“Apalagi pembiaran itu dilakukan oleh seorang kepala rumah sakit pemerintah yang notabene sebagai rumah sakit rujukan Covid-19. Ini tidak boleh terjadi dirumah sakit lain, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta. Kita harus mengajarkan kepada masyarakat mengenai protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jika dibiarkan, sama artinya jika pemerintah telah melonggarkan aturan-aturan yang telah di tetapkannya sendiri” katanya lagi.

Menyusul kejadian tersebut, Sabri mengingatkan kepada siapa saja, termasuk pimpinan OPD, camat atau lurah untuk serius melakukan penanganan Covid-19 dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku.

(Isak Pasabuan)

BAGIKAN:
Advertisement
Comments

Trending